RADAR SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim kembali mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional sekaligus menyongsong peran daerah sebagai gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, mengatakan pihaknya sebenarnya berharap gagasan pembentukan BUMD pangan masuk dalam rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara detail dinamika pembahasan di tingkat pansus.
"Nah, ini kenapa kok enggak masuk ke rekomendasi pansus untuk BUMD pangan sendiri, saya kurang paham terkait dengan dinamika pansus bagaimana. Karena yang pasti saya bukan anggota pansus," ujar Adam.
Baca Juga: Pemprov Jawa Timur Siapkan Rp 19 Miliar untuk Pembebasan Lahan JLS, Begini Targetnya
Meski demikian, Adam menegaskan bahwa Fraksi Golkar tetap memandang keberadaan BUMD pangan sebagai kebutuhan penting bagi Jatim. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan bentuk penerjemahan visi pembangunan yang selama ini diusung Gubernur Jatim, khususnya konsep Jatim sebagai gerbang menuju IKN.
"Nah, terkait dengan harapan kami dari Fraksi Partai Golkar agar ada BUMD di pangan, karena kami sebagai partai pengusung Ibu Gubernur. Kami menerjemahkan sektor pangan ini sebagai penerjemahan dari konsep Ibu Gubernur terkait gerbang menuju Ibu Kota Nusantara," katanya.
Adam menjelaskan Jatim memiliki keunggulan komparatif yang sangat kuat untuk mengembangkan bisnis pangan melalui BUMD. Selain menjadi lumbung pangan terbesar di Indonesia, provinsi ini juga memiliki posisi strategis sebagai pusat distribusi kebutuhan pangan ke wilayah Indonesia Timur.
"Mengingat Jatim ini adalah lumbung pangan terbesar di Indonesia, sehingga harapan kami kita memiliki BUMD pangan," ujarnya.
Saat ini, Jatim sebenarnya telah memiliki perusahaan yang bergerak di sektor pangan melalui PT Puspa Agro. Namun, perusahaan tersebut masih berstatus anak usaha dari holding daerah dan belum dapat menjadi fondasi langsung bagi pembentukan holding pangan yang lebih besar.
"Kebetulan memang saat ini BUMD pangan kita itu ada Puspa Agro, tetapi statusnya masih anak perusahaan," jelasnya.
Baca Juga: Serah Terima Aset Rampasan KPK Bernilai Rp 1,6 M dan 13 Sertifikat Tanah Wakaf di Surabaya
Adam mengungkapkan bahwa secara regulasi terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi apabila anak perusahaan akan dikembangkan menjadi holding atau entitas yang lebih besar. Salah satunya adalah kemampuan perusahaan menyetorkan dividen secara konsisten.
"Ketika kita mengacu pada peraturan pemerintah, anak perusahaan dijadikan holding itu minimal harus setor dividen atau ada keuntungan minimal selama dua tahun. Nah, rasanya PT Puspa Agro, yang tadi saya dapat laporan dari holding-nya PT Jatim Grha Utama, tahun ini belum bisa setor dividen," paparnya.
Karena itu, ia menilai pembentukan BUMD pangan tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Baca Juga: Portugal vs Uzbekistan: Ronaldo Ingin Jawab Kritik, Selecao Das Quinas Wajib Menang
"Semoga mimpi itu bisa segera kita raih karena ada sebuah proses-proses yang harus kita lewati," imbuhnya.
Menurut Adam, keberadaan BUMD pangan akan membuka peluang bisnis yang sangat besar bagi Jatim. Terlebih jika provinsi ini mampu menjadi pemasok utama kebutuhan pangan bagi wilayah Indonesia Timur yang saat ini terus berkembang.
"Kami memandang sangat penting. Yang pertama, Jatim ini adalah lumbung pangan nasional. Potensinya sangat besar, apalagi menjadi sentra pangan di kawasan Indonesia Timur," katanya.
Baca Juga: Curi16 AC Outdoor di Kenpark Surabaya, Empat Tersangka Diringkus
Ia menilai kebutuhan pangan di kawasan timur Indonesia dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi Jatim. Jika distribusi pangan ke wilayah tersebut dikelola secara terintegrasi melalui BUMD, maka potensi pendapatan daerah akan meningkat signifikan.
"Seandainya kawasan Indonesia Timur kemudian bisa mengambil pangan semua dari Jatim dan kita yang mendistribusikan ke Indonesia Timur, ini akan menjadi potensi pendapatan yang sangat besar bagi kita," tegas Adam.
Selain itu, ia juga menyoroti keunggulan lahan pertanian Jatim yang dinilai lebih siap dibandingkan sejumlah wilayah di Indonesia Timur yang masih didominasi lahan rawa dan gambut.
Baca Juga: Temuan 22 Calon Pengantin Positif HIV di Sidoarjo, DPRD Jatim Sebut Pentingnya Tes Sebelum Nikah
"Lahan pertanian di Jatim dibandingkan dengan lahan di Indonesia Timur insyaallah jauh lebih baik. Karena di Indonesia Timur kan masih banyak rawa, rawa gambut dan sebagainya yang harus diproses enam sampai tujuh tahun," ujarnya.
Lebih lanjut, Adam menilai peluang bisnis tidak hanya berada pada sektor distribusi pangan. Jatim juga berpotensi menjadi pusat penyediaan benih dan bibit pertanian untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di wilayah lain.
"Kita harus menjemput bola. Mungkin di samping pangannya, kita juga mulai mempersiapkan bibit-bibit untuk pertaniannya. Nah, itu kan menjadi lahan bisnis yang besar seharusnya," katanya.
"Makanya kami memandang BUMD pangan itu menjadi sebuah hal yang sangat urgen bagi Jatim untuk menyongsong gerbang Ibu Kota Nusantara," tegas Adam.
Meski demikian, ia mengakui pembentukan BUMD baru membutuhkan proses panjang, mulai dari kajian akademik, pembahasan regulasi, hingga penguatan aspek bisnis agar perusahaan daerah yang dibentuk benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
"Bisa-bisa saja membentuk BUMD baru untuk kebijakan pangan. Tapi itu harus melalui pembahasan yang tidak mudah. Prosesnya panjang," pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto