RADAR SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) menyoroti belum cairnya Tunjangan Profesi Guru (TPG), termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi sekitar 35 ribu guru ASN SMA, SMK, dan SLB di Jatim. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp 274 miliar dan mencakup pembayaran tahun 2025 serta sebagian tahun 2023.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena hingga saat ini Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang belum merealisasikan pembayaran TPG tersebut.
"Ini ternyata yang tahun 2025 belum terbayarkan, termasuk sebagian tahun 2023. Menjadi persoalan karena dari sekian provinsi, hanya Jatim yang belum cair," ujar Puguh, Rabu (10/6).
Menurutnya, Komisi E telah melakukan pembahasan intensif dan berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut secepatnya. Dalam pertemuan yang digelar, terdapat dua skema yang disiapkan untuk mencari solusi pembayaran hak para guru.
Skema pertama adalah mengupayakan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, mengingat TPG pada dasarnya bersumber dari alokasi DAU.
"Nah, kami sudah cukup lama berdiskusi. Pada prinsipnya kami di Komisi E berkomitmen untuk menuntaskan masalah ini. Ada dua skema yang kami sepakati. Pertama, kami akan berupaya berkomunikasi apakah masih memungkinkan mendapat tambahan dari DAU," jelas Sekretaris Fraksi PKS ini.
Baca Juga: Ini Kata Polisi Terkait Penyebab Mobil Terjun di Flyover Gubeng Surabaya
Apabila opsi tersebut tidak memungkinkan, Komisi E akan mendorong kajian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alternatif sumber pendanaan. Namun langkah tersebut memerlukan kajian dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan landasan hukumnya.
"Jika tidak memungkinkan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melihat apakah bisa diambilkan dari APBD. Tentu nanti membutuhkan koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, Bappeda, dan OPD terkait lainnya untuk mencari dasar hukum, karena memang TPG seharusnya bersumber dari DAU," katanya.
Puguh mengungkapkan total kebutuhan anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp274 miliar untuk sekitar 35 ribu guru ASN di seluruh Jatim. "Totalnya Rp274 miliar untuk sekitar 35.000 guru ASN SMA, SMK, dan SLB se-Jatim," tegasnya.
Baca Juga: 300 Ribu Calon Murid Dapat PIN SPMB 2026, Dindik Jatim Lanjutkan Pendaftaran Jalur Domisili
Ia menjelaskan keterlambatan pembayaran terjadi karena tidak adanya alokasi DAU yang diperuntukkan bagi pembayaran TPG tersebut.
"DAU-nya belum ada. Memang kemarin tidak ada alokasi untuk Jatim. Ini menjadi salah satu catatan serius yang harus segera dituntaskan," ujarnya.
Lebih lanjut, Puguh menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut kesejahteraan guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan di Jatim.
"Kita tahu guru adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Jatim. Kalau kesejahteraan mereka tidak dituntaskan, padahal hak-hak mereka sudah diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk TPG, THR, dan gaji ke-13, tentu ini menjadi persoalan," katanya.
Menurut Puguh, para guru mempertanyakan keterlambatan tersebut karena daerah lain telah lebih dahulu mencairkan hak yang sama.
"Ya tentu mereka mempermasalahkan karena provinsi lain sudah cair. Sementara di Jatim belum," pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto