RADAR SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan perwakilan asosiasi peternak ayam petelur menyepakati sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat di Jatim.
Kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai keluhan peternak yang menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan peternak. Bahkan di sejumlah daerah, melimpahnya pasokan telur membuat harga di tingkat peternak anjlok hingga berada di bawah biaya produksi.
Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, forum diskusi yang mempertemukan BGN, pemerintah daerah, dan asosiasi peternak beberaoa waktu lalu menghasilkan tiga kesepakatan penting yang diharapkan mampu memperbaiki tata niaga telur dalam program MBG.
Baca Juga: Dindik Jatim Ingatkan Pentingnya Simulasi SPMB 2026 sebelum Pendaftaran
“Dari hasil pertemuan tersebut, ada tiga poin yang disepakati bersama. Pertama, BGN bersedia menggunakan telur dalam menu MBG minimal tiga kali dalam seminggu. Kedua, koperasi dan asosiasi peternak siap menyuplai serta mengantarkan telur langsung ke dapur SPPG. Ketiga, pembelian telur dilakukan langsung melalui koperasi peternak dengan harga minimal Rp 24.000 per kilogram,” ujar Emil, Senin (8/6).
Menurut Emil, langkah tersebut menjadi upaya konkret pemerintah untuk memastikan manfaat Program MBG dapat dirasakan langsung oleh peternak ayam petelur di Jatim.
Ia menjelaskan, selama beberapa waktu terakhir banyak peternak mengeluhkan harga telur yang hanya berada di kisaran Rp 20.000 hingga Rp 20.500 per kilogram. Harga tersebut dinilai tidak mampu menutup biaya produksi sehingga menyebabkan kerugian di tingkat peternak.
“Saya menyampaikan langsung kepada BGN bahwa ketika harga telur berada di kisaran Rp 20.000 sampai Rp 20.500 per kilogram, peternak ayam petelur pasti mengalami kerugian. Karena itu perlu ada langkah bersama agar harga di tingkat peternak bisa lebih baik,” katanya.
Emil menegaskan, Jatim sebagai salah satu sentra produksi telur nasional memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Oleh sebab itu, skema penyerapan telur harus mampu memberikan manfaat ganda, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak.
Lebih lanjut, Emil mengungkapkan bahwa akar persoalan yang selama ini terjadi bukan terletak pada harga pembelian telur oleh dapur MBG, melainkan pada rantai distribusi yang terlalu panjang.
Baca Juga: Pizza Jumbo Kaki Lima Jadi Buruan Warga Surabaya, Begini Teknik Pengolahannya
Menurutnya, selama ini telur memang telah dibeli oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan harga yang relatif baik. Namun pembelian tersebut tidak dilakukan langsung kepada peternak, melainkan melalui pemasok atau pihak perantara.
Akibatnya, peternak tetap menerima harga rendah meskipun harga jual ke dapur MBG jauh lebih tinggi.
“Akibatnya, harga yang diterima peternak tetap berada di kisaran Rp 20.000-an, meskipun pemasok menjual ke dapur MBG dengan harga sekitar Rp 25.000 per kilogram. Karena itu, yang kami dorong adalah agar pembelian dilakukan langsung melalui koperasi peternak,” tegas Emil.
Baca Juga: Shin Tae-yong Tak Gentar dengan Target Juara Persija, Ini Janjinya untuk Jakmania
Dengan mekanisme baru tersebut, Pemprov Jatim berharap selisih harga yang selama ini dinikmati oleh rantai distribusi dapat kembali ke peternak. Selain menjaga stabilitas harga telur, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dan memperkuat ketahanan pangan daerah. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto