RADAR SURABAYA – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (Setwan Jatim) menyatakan siap melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jatim Nomor 800/1878/204/2026 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2026.
Meski pola kerja ASN beralih ke sistem hybrid dan digital, Setwan Jatim memastikan pelayanan publik maupun fungsi parlemen dalam menerima dan mengawal aspirasi masyarakat tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Setwan Jatim, M Ali Kuncoro, menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak akan mengurangi akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, akan tetap terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, masukan maupun kritik kepada pemerintah dan lembaga legislatif.
Baca Juga: 163 Kasus Kejahatan Jalanan Diungkap Polrestabes Surabaya, 97 di Antaranya Kasus Curanmor
“Untuk penyampaian aspirasi, kita tidak akan pernah melakukan pembatasan. Jadi, Sekretariat DPRD Provinsi Jatim atau Gedung DPRD Provinsi Jatim ini adalah rumah besar, rumah rakyat,” ujar Ali Kuncoro, Rabu (3/6).
Menurutnya, masyarakat tetap dapat datang secara langsung ke Gedung DPRD Jatim baik untuk audiensi tertutup maupun penyampaian aspirasi secara terbuka. Setwan akan tetap memberikan pelayanan seperti biasa kepada seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga: Sidang Kasus Nenek Elina di Surabaya, Alami Kekerasan hingga Kehilangan Barang Berharga
“Kapan pun masyarakat, rakyat, warga, siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi, baik secara tertutup maupun secara terbuka, maka kami tentu akan senantiasa menerima dengan tangan terbuka, dan akan kita terima layaknya tamu yang sedang berkunjung di Gedung Indrapura ini,” katanya.
Ali menjelaskan, kebijakan WFH yang diterapkan Pemprov Jatim merupakan bagian dari tindak lanjut kebijakan nasional yang bertujuan merespons berbagai tantangan ekonomi global. Salah satu pertimbangannya adalah tingginya volatilitas harga minyak dunia yang berdampak pada kebutuhan efisiensi belanja operasional pemerintah.
Baca Juga: Breaking News! Usai Dipecat Prabowo, Dadan Hindayana Keluar Kejagung dengan Rompi Tahanan
“Secara prinsip ini kan kebijakan nasional. Kebijakan ini karena tentu berdasarkan untuk merespons atas ketidakpastian global, di mana harga minyak dunia kan ada kenaikan yang cukup signifikan dan kondisi sangat volatil. Setwan akan patuh dan sami'na wa atha'na,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa WFH bukan berarti pegawai diliburkan. Kebijakan tersebut hanya memindahkan lokasi kerja dari kantor ke rumah dengan tetap mempertahankan target kinerja dan pelayanan yang sama.
“Esensinya bukan libur, tetapi bekerja dari tempat yang berbeda. Pelayanan kepada pimpinan dewan, anggota DPRD maupun masyarakat harus tetap berjalan produktif,” ujarnya.
Kesiapan Setwan Jatim menjalankan WFH setiap Jumat juga didukung oleh hasil evaluasi positif selama pelaksanaan uji coba WFH yang sebelumnya diterapkan setiap hari Rabu dalam tiga bulan terakhir. Dari evaluasi tersebut, Setwan mencatat sejumlah capaian efisiensi yang cukup signifikan.
Baca Juga: Mahasiswa FIK Ubaya Borong Prestasi di Asian Student Fashion Week 2026 di Malang
Berdasarkan data internal, penerapan WFH berhasil menekan konsumsi air hingga rata-rata 15 persen. Sementara penggunaan listrik mampu dihemat sekitar 9 persen, mendekati target efisiensi energi sebesar 10 persen sebagaimana diarahkan dalam surat edaran gubernur.
Ali mengakui penghematan listrik belum mencapai target maksimal karena aktivitas parlemen tetap berlangsung dinamis, termasuk penerimaan kunjungan kerja maupun aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang membutuhkan operasional gedung tetap berjalan.
Baca Juga: Sebulan Empat Warga Tewas Akibat Kebakaran di Surabaya, Korsleting Listrik Masih Jadi Momok
“Karena memang posisinya kita di hari Rabu juga aktif, terkadang juga masih banyak menerima kunjungan, termasuk ketika ada penyampaian aspirasi skala besar yakni adanya demo. Tapi yang paling signifikan yakni untuk penghematan di bahan bakar (BBM), itu sampai di angka 20 persen lebih sedikit,” ungkapnya.
Selain efisiensi energi dan operasional, Pemprov Jatim juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memastikan ASN yang bekerja dari rumah tetap menjalankan tugasnya secara optimal.
Baca Juga: Alasan Telur yang Kita Makan Tidak Akan Pernah Menetas Menjadi Anak Ayam
Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur, ASN yang mendapatkan penugasan WFH dilarang meninggalkan tempat tinggal selama jam kerja berlangsung. Pengawasan dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Setiap pegawai diwajibkan melakukan presensi melalui aplikasi Jatim Presensi dan melaporkan aktivitas kerjanya secara berkala melalui aplikasi SI-MASTER. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan bukti fisik atau output pekerjaan yang dapat diverifikasi oleh atasan.
Baca Juga: Bak Film Aksi, Pelaku Pembobolan Ruko di Wonokusumo Wetan Surabaya Gunakan Kawat untuk Masuk Rumah
Dengan dukungan sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan pengalaman pelaksanaan WFH sebelumnya, Setwan Jatim optimistis kebijakan baru ini mampu mendukung efisiensi anggaran pemerintah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun fungsi DPRD sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
“Yang terpenting adalah pelayanan tetap berjalan dan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terjamin. Gedung DPRD Jatim akan selalu terbuka untuk rakyat,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto