RADAR SURABAYA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jatim menyoroti masih terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Jatim. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS Lilik Hendarwati menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025, Minggu (17/5).
Juru Bicara F-PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,33 persen belum sepenuhnya mencerminkan penguatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang bersifat musiman, sementara sektor riil belum menunjukkan geliat yang kuat.
“Pertumbuhan ekonomi 5,33 persen didorong oleh konsumsi pemerintah sebesar 16,42 persen yang bersifat musiman. Sementara sektor riil masih kurang bergairah,” ujar Lilik.
Baca Juga: DPRD Kota Surabaya Warning MBG: “Jangan Pertaruhkan Keselamatan Anak demi Kejar Program”
Fraksi PKS menyoroti adanya disparitas ekonomi yang cukup tajam antar daerah di Jatim. Dalam catatan fraksi, terdapat wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun di sisi lain masih ada daerah yang tertinggal, terutama kawasan Madura yang dinilai masih menjadi kantong kemiskinan.
Lilik mengungkapkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antarwilayah terlihat cukup mencolok, seperti Kabupaten Pacitan yang mencatat pertumbuhan sebesar 7,01 persen, sedangkan Kota Kediri hanya 1,68 persen.
Baca Juga: Nyamar Jadi Pembeli, Korban Curanmor di Sukolilo Surabaya Tangkap Pelaku usai Ajak COD
“Terjadi disparitas tajam antarwilayah. Kabupaten Madura sebagai kantong kemiskinan masih tertinggal. Indikasi growth without equity sangat kuat,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, F-PKS meminta Pemerintah Provinsi Jatim mengubah arah strategi pertumbuhan ekonomi agar lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Fraksi menilai penguatan sektor UMKM, pertanian, nelayan, dan sektor informal harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah.
Baca Juga: Viral di Jagad Maya, Dua Pemuda Surabaya Barat Duel Usai Dugem Diduga Masalah Wanita
Selain itu, pendekatan pembangunan juga diminta berbasis spasial dengan perhatian khusus pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, terutama kawasan Madura dan Tapal Kuda.
“Strategi pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, nelayan, dan sektor informal dengan pendekatan spasial. Konsentrasi pembangunan perlu diarahkan ke kabupaten dengan pertumbuhan rendah dan kemiskinan tinggi, khususnya Madura dan Tapal Kuda,” kata Lilik.
Baca Juga: Petakan Sumber Pencemaran Sampah Plastik, Panen Sampah di Kali Tebu Surabaya
Tak hanya soal ekonomi, F-PKS juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi meminta pemerintah provinsi memaksimalkan pemanfaatan aset daerah agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut F-PKS, seluruh aset BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah perlu diaudit dan dioptimalkan pemanfaatannya. Fraksi juga menegaskan tidak boleh ada aset daerah yang dibiarkan menganggur tanpa rencana bisnis yang jelas.
Baca Juga: Operasi Pencarian Korban Kapal PMI Ilegal yang Tenggelam Perairan Perak Malaysia Resmi Dihentikan
“Tidak boleh ada aset idle lebih dari dua tahun tanpa rencana bisnis yang jelas,” ujarnya.
F-PKS juga menilai kontribusi sejumlah BUMD terhadap PAD masih stagnan dan belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun instrumen intervensi pemerintah pada sektor strategis.
Karena itu, fraksi mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara lebih serius dan terukur. “Evaluasi direksi dan komisaris harus dilakukan secara periodik dan berbasis kinerja yang terukur, bukan sekadar administratif. Transparansi data kinerja BUMD juga harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas,” tutur Lilik.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian Pemerintah Provinsi Jatim, F-PKS tetap menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang LKPJ Gubernur Jatim Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto