RADAR SURABAYA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh kepala daerah dalam memantau kondisi produksi, distribusi, hingga harga pangan secara langsung di lapangan.
Menurut Bima Arya, kepala daerah tidak boleh hanya menerima laporan administratif dari bawahannya, melainkan harus rutin turun ke lapangan untuk memastikan kondisi riil masyarakat dan rantai distribusi pangan tetap terkendali.
Baca Juga: Sempat Viral, Pencuri Sandaran Kursi Besi Milik Pemkot di Gubeng Surabaya Akhirnya Ditangkap
“Kepala daerah harus terus mengawal dan memastikan pangan terkendali. Harus turun memantau produksi, memantau distribusi, mengecek harga juga.
Jangan malas turun ke lapangan terus, karena di situ nanti akan terlihat data-datanya mana yang harus didorong dan mana yang harus dikawal,” tegasnya saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa Tahun 2026 di Kantor Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Rabu (13/5).
Ia menilai keterlibatan langsung kepala daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama di tengah tantangan distribusi dan dinamika harga komoditas pokok yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi padi yang terus mengalami peningkatan. Ia menyebut kondisi stok beras di Jawa Timur saat ini relatif aman bahkan melimpah.
Baca Juga: Memprihatinkan, Kali Tebu Surabaya Panen Popok
Menurutnya, peningkatan produksi pangan di Jawa Timur tidak terlepas dari dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta distribusi pupuk yang kini lebih mudah diakses petani.
“Ini karena alsintannya, karena pupuknya jauh lebih terjangkau sekarang,” ujarnya.
Meski produksi beras dinilai aman, Bima mengakui harga beras di sejumlah wilayah masih mengalami kenaikan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam terkait faktor-faktor penyebab kenaikan harga, khususnya pada aspek distribusi dan ketersediaan stok di pasar.
“Kalau dari produksinya tadi aman, berlimpah beras. Tapi harga masih naik, mari kita telusuri faktor-faktornya. Mungkin distribusinya, mungkin stoknya seperti apa. Kepala daerah harus cek di lapangan masing-masing,” katanya.
Terkait strategi pengendalian inflasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bima menegaskan pemerintah akan tetap fokus pada tiga aspek utama, yakni menjaga produksi pangan, memperkuat distribusi, serta melakukan intervensi harga secara langsung di lapangan apabila diperlukan.
“Strateginya lebih kepada tiga hal. Satu produksi, kedua distribusi, dan ketiga memantau harga melalui intervensi di lapangan,” ujarnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek