RADAR SURABAYA – Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau ekstrem akibat fenomena . Seruan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan yang jatuh pada Minggu (26/4).
Mengusung tema Siap untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana, Khofifah menegaskan bahwa ancaman musim kemarau tahun ini tidak bisa dipandang biasa. Potensi El Nino diperkirakan memperpanjang durasi kemarau sekaligus meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Momentum ini harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur. Seluruh kepala daerah harus bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi,” tegas Khofifah.
Baca Juga: Dies Natalis ke-45 UWP, Perkuat Komitmen Pendidikan dan Olahraga Berkelanjutan
Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menekan risiko dan dampak bencana. Karena itu, setiap langkah antisipasi harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berbasis data. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diminta berperan aktif dalam pencegahan.
Khofifah mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau sampah tanpa pengawasan, menggunakan air secara bijak, serta segera melaporkan potensi bencana kepada pemerintah setempat. “Saya imbau masyarakat tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu terjadinya karhutla,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah dan masyarakat selama ini terbukti efektif dalam menekan risiko bencana. Hal ini tercermin dari tren penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, IRB tercatat sebesar 117,26, kemudian turun menjadi 108,69 di 2022 dan 101,65 pada 2023. Angka tersebut kembali menurun menjadi 95,75 di 2024, sebelum naik menjadi 108,36 pada 2025.
Kenaikan IRB di 2025, menurut Khofifah, disebabkan adanya perubahan variabel hazard (bahaya) dan vulnerability (kerentanan) berdasarkan surat resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski demikian, secara substansi upaya penurunan risiko bencana terus dilakukan secara konsisten.
“Setiap tahun kita terus berupaya menurunkan indeks risiko bencana di Jawa Timur, meskipun ada penyesuaian indikator,” jelasnya.
Jawa Timur sendiri dikenal sebagai wilayah dengan keragaman potensi bencana yang tinggi, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga kekeringan dan karhutla. Karena itu, penanggulangan bencana dilakukan secara terpadu melalui analisis tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023.
Data menunjukkan, sepanjang 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen kejadian bencana di Jawa Timur didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas yang tengah dihadapi.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak hanya reaktif, tetapi harus cepat, terukur, dan berbasis data,” tegasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek