RADAR SURABAYA - Di tengah gembar-gembor program sosial dan kesejahteraan, serta pendidikan, ternyata masih banyak anak-anak di Indonesia yang harus merelakan waktu bermainnya untuk bekerja.
Berdasarkan laporan dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), ada 1,83 juta anak Indonesia yang bekerja.
Dalam laporan terbaru bertajuk “Keterlibatan Anak dalam Aktivitas Ekonomi: Antara Strategi Rumah Tangga dan Tantangan Perlindungan Anak” dalam Labor Market Brief Volume 7 Nomor 3, yang dirilis Maret 2026 tersebut, peneliti Muhammad Hanri, Ph.D dan Nia Kurnia Sholihah, M.E mencatat dari 1,83 juta anak Indonesia yang bekerja, terbanyak di Jawa Timur.
Baca Juga: Bersih Pantai dan Tanam 1.000 Pohon, Upaya Hijaukan Pesisir Romokalisari Surabaya
Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pekerja anak terbanyak yakni sekitar 256 ribu anak. Disusul Jawa Barat dengan 230 ribu anak dan Jawa Tengah dengan 172 ribu anak.
Selain Jawa, angka signifikan juga ditemukan di Sumatera Utara (178 ribu), NTT (99 ribu), dan Sulawesi Selatan (88 ribu).
Secara nasional, lebih dari 72 persen pekerja anak masih bersekolah, sementara 26 persen sudah tidak sekolah dan 2 persen tidak pernah sekolah.
Baca Juga: Kasus Berlanjut, Pendakwah SAM Resmi Jadi Tersangka Pelecehan Santri
Hanri menegaskan bahwa fenomena pekerja anak tidak hanya terjadi di daerah tertinggal, tetapi juga di wilayah dengan basis ekonomi besar.
“Fenomena ini nyata di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Artinya, pekerja anak bukan hanya masalah di daerah miskin, tetapi juga di pusat ekonomi besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Laporan ini menyoroti bahwa anak laki-laki lebih banyak terlibat dalam pekerjaan berbayar dan cenderung putus sekolah lebih awal.
Baca Juga: Hajar Tukang Cukur di Lidah Kulon Surabaya, Pelaku Mengaku Gegara Tak Terima Dilihat
LPEM FEB UI menekankan bahwa anak-anak yang bekerja sambil sekolah menghadapi risiko besar terhadap pendidikan mereka.
“Kelelahan, keterbatasan waktu belajar, dan penurunan capaian akademik adalah dampak nyata. Dalam jangka panjang, mereka berisiko putus sekolah,” jelas Hanri.
Data menunjukkan bahwa dari sekitar 478 ribu anak pekerja yang sudah tidak sekolah, 42 persen hanya lulusan SMP, 38 persen berhenti di SD, dan 11 persen tidak tamat SD.
Proporsi yang mencapai SMA atau SMK sangat kecil, masing-masing hanya 5 persen dan 4 persen.
Baca Juga: Terjadi Lagi! Pemuda Diduga Akhiri Hidup Terjun dari Jembatan Cangar
Hanri menegaskan bahwa fenomena pekerja anak di Jawa Timur dan provinsi lain membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Kebijakan perlindungan anak harus lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. Investasi terbaik bangsa adalah memastikan setiap anak bisa tumbuh dan belajar tanpa harus bekerja untuk bertahan hidup,” pungkasnya. (dtk/nur)
Editor : Nurista Purnamasari