RADAR SURABAYA – Dugaan praktik perjokian pada pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) hari pertama di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menuai sorotan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menilai kasus tersebut menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan.
Menurut Puguh, praktik perjokian merupakan potensi kecurangan yang memang rawan terjadi jika tidak diantisipasi dengan sistem pengawasan yang ketat. Ia menekankan pentingnya penguatan proses screening dan monitoring dalam pelaksanaan UTBK agar celah kecurangan bisa diminimalkan.
“Praktik perjokian seperti itu saya pikir memang sangat rawan dan berpotensi terjadi. Ini menunjukkan bahwa screening dan monitoring terkait pelaksanaan UTBK harus benar-benar diperketat,” ujarnya kepada Radar Surabaya, Kamis (23/4).
Ia menambahkan, panitia pelaksana, pihak kampus, serta seluruh instrumen yang terlibat harus menyusun skema pengawasan yang lebih komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi kecurangan tidak terulang di masa mendatang.
Di sisi lain, Puguh menilai kasus ini juga mencerminkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan. Ia menyebut adanya pergeseran cara pandang sebagian peserta didik terhadap pendidikan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kapasitas dan kemampuan, namun justru dimaknai sebagai ajang gengsi.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Bongkar Fasad Eks Toko Nam di Jalan Tunjungan, TACB Sebut Bukan Cagar Budaya
“Ini menjadi potret bahwa dunia pendidikan kita tercoreng. Ada oknum yang melihat pendidikan bukan sebagai proses meningkatkan kapasitas, tetapi sekadar gengsi, sehingga memilih jalan pintas seperti perjokian,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya menjadi instrumen pembentukan karakter, moralitas, dan integritas. Namun, praktik kecurangan justru menunjukkan lemahnya fondasi tersebut.
Puguh juga mengingatkan bahwa UTBK merupakan salah satu jalur seleksi yang pesertanya berasal dari jenjang SMA. Karena itu, menurutnya, penguatan pendidikan karakter, integritas, dan nilai-nilai keagamaan harus menjadi perhatian utama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini menegaskan bahwa pendidikan karakter, integritas, dan agama itu sangat penting sebagai pondasi anak bangsa. Dengan bekal itu, mereka bisa menjalankan setiap aktivitas sesuai kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” pungkasnya. (mus)
Editor : Lambertus Hurek