RADAR SURABAYA – Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2027 harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis pada evaluasi kinerja pembangunan serta kondisi riil masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menjawab berbagai persoalan strategis yang masih dihadapi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Jawa Timur 2025–2029.
“RKPD 2027 harus benar-benar disusun dari hasil evaluasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi,” tegas Musyafak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Surabaya, Selasa (14/4).
Baca Juga: Ukuran Menyusut, Upaya Perajin Tempe di Jatim Tekan Biaya Produksi
Politisi PKB tersebut mengungkapkan, setidaknya terdapat sembilan persoalan strategis yang masih menjadi tantangan besar pembangunan di Jawa Timur. Di antaranya rendahnya produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal yang berdampak pada belum optimalnya daya saing ekonomi daerah.
Selain itu, kemandirian pangan serta pemanfaatan energi baru terbarukan juga dinilai masih belum merata di seluruh wilayah. Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar dan konektivitas antarwilayah, terutama antara kawasan utara, selatan, dan kepulauan.
Baca Juga: Dua Tahun Beroperasi, Penjual Beras SPHP Palsu di Probolinggo Dibongkar Polda Jatim
“Masih adanya potensi konflik sosial serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan usia dini, juga menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih perlunya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Di sisi lain, pelestarian nilai-nilai budaya lokal juga menghadapi tantangan di tengah derasnya arus globalisasi.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Evaluasi WFH, Dorong ASN Beralih ke Transportasi Umum
Tak hanya itu, persoalan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan alam, serta meningkatnya risiko bencana turut menjadi perhatian. Ditambah lagi dengan tata kelola pemerintahan yang dinilai belum optimal serta dampak pertumbuhan penduduk terhadap berbagai sektor kehidupan.
Menjawab berbagai tantangan tersebut, DPRD Jawa Timur melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan telah merumuskan pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2027 sebagai bentuk artikulasi aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Ini Sanksi Jukir Liar yang Palak Rombongan Peziarah di Taman Bungkul Surabaya
Fokus utama yang diusung meliputi penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui hilirisasi dan pemberdayaan UMKM, petani, serta nelayan.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat integrasi ekonomi regional,” jelasnya.
Baca Juga: Bongkar Penjualan Komodo di Surabaya! 17 Anakan Sudah Terjual ke Thailand, Satu Ekor Rp 500 Juta
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diarahkan melalui pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, penguatan ketahanan sosial dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, turut menjadi perhatian.
Dalam aspek lingkungan, DPRD mendorong pengelolaan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, mitigasi bencana, serta pengembangan energi baru terbarukan. Sementara itu, penguatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.
Baca Juga: Polres Tanjung Perak Tangkap Pengedar Sabu di Surabaya, Ngaku Transaksi di Bawah Jembatan Suramadu
Musyafak menegaskan bahwa seluruh pokok pikiran DPRD tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2027 dalam program Nawa Bakti Satya.
“DPRD berkomitmen mengawal proses perencanaan dan penganggaran agar tetap konsisten, efektif, dan berpihak kepada masyarakat luas,” ujarnya.
Baca Juga: Naik Lagi! Harga Emas UBS, Antam, dan Galeri24 Serentak Menguat Rabu 15 April
Melalui forum Musrenbang RKPD 2027, pihaknya juga mendorong agar setiap usulan program benar-benar berbasis data, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.
“Musrenbang ini harus menjadi momentum menyusun peta jalan pembangunan Jawa Timur yang tidak hanya ambisius secara angka, tetapi juga kuat secara fundamental, terlebih di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto