RADAR SURABAYA – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim), Hikmah Bafaqih mengingatkan para orang tua untuk bersikap realistis dalam menentukan pilihan sekolah bagi anak pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026.
Menurutnya, selain mengejar sekolah terbaik, orang tua juga perlu mempertimbangkan kenyamanan anak serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
“Mencari sekolah terbaik untuk anak kita itu memang kewajiban kita. Tapi juga harus realistis. Pertama harus disesuaikan dengan kenyamanan bagi anak-anak kita,” ujarnya di Gedung DPRD Jatim, Jumat (10/4).
Baca Juga: Kasus Dugaan Asusila Pelajar di Bubutan Surabaya Berakhir Mediasi, Keluarga Korban Tidak Menuntut
Ia menegaskan, keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kenyamanan anak berpotensi berdampak pada proses belajar. Karena itu, orang tua diminta tidak memaksakan pilihan yang justru membuat anak tidak betah di lingkungan sekolah.
“Jangan sampai anak-anak tidak nyaman dengan pilihan yang kita tetapkan,” katanya.
Politisi Fraksi PKB itu juga mendorong orang tua untuk mulai melibatkan anak dalam merencanakan pendidikan sejak awal. Menurutnya, keterlibatan tersebut penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap pilihan yang diambil.
Baca Juga: Tim Tabur Kejari Surabaya Eksekusi Oknum Notaris Terkait Kasus Penipuan Rp 4,2 Miliar
“Mulailah untuk mengajak anak-anak merencanakan bersama. Bukan berarti semua keinginan anak harus dipenuhi, tapi diajak untuk merencanakan bersama,” katanya.
Dengan adanya diskusi, lanjut Hikmah, anak akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keputusan tersebut dan lebih serius dalam menjalani pendidikan. “Dengan begitu ada tanggung jawab, mengajari anak-anak untuk bertanggung jawab atas pilihannya,” jelasnya.
Baca Juga: Buru Pelaku Begal di Jalan Pandan Surabaya, Polisi Cari Petunjuk CCTV di Sekitar Lokasi
Di sisi lain, ia mengakui tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri favorit. Namun, keterbatasan daya tampung membuat tidak semua lulusan bisa diterima.
“Harus dipahami bahwa hanya sekitar 34 persen lulusan SMP sederajat yang bisa diterima di sekolah negeri,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut orang tua untuk bersikap rasional dan mulai mempertimbangkan sekolah swasta sebagai alternatif. “Sekitar 64 persen lainnya harus realistis. Mau tidak mau bersekolah di lembaga pendidikan swasta karena ketersediaannya memang hanya itu,” tegasnya.
Baca Juga: Timbun Pertalite Berujung Celaka, Warga Sidoarjo Pingsan dan Ditahan Polisi di Mojokerto
Terkait sistem PPDB, Hikmah menyebut DPRD Jatim setiap tahun memberikan catatan evaluasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk perbaikan. Namun, pembahasan lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk PPDB tahun ini masih belum dilakukan. “Setiap tahun kita selalu memberikan catatan untuk perbaikan, dan selalu ada pembaruan,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim masih memprioritaskan penanganan pendidikan bagi penyandang disabilitas sebelum membahas lebih jauh sistem PPDB 2026.
Baca Juga: WFH Jumat Pemkot Surabaya Dimulai, ASN Tetap Wajib Kerja Bakti
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dari pemerintah kepada masyarakat terkait aturan PPDB yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. “Mengkomunikasikan dengan sebaik-baiknya, terang, seterang-terangnya kepada masyarakat itu penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto