RADAR SURABAYA – Upaya penurunan angka stunting di Jawa Timur menunjukkan hasil positif dengan capaian prevalensi turun menjadi 14,7 persen.
Namun, di balik capaian tersebut, persoalan pernikahan usia dini masih menjadi salah satu faktor krusial yang dinilai turut memicu tingginya kasus stunting di sejumlah daerah.
Menurutnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, Sukamto, meski angka stunting secara umum mengalami penurunan, masih terdapat wilayah dengan kasus relatif tinggi, terutama di kawasan Tapal Kuda dan Malang yang menjadi perhatian pemerintah.
Baca Juga: Viral! Wanita di Malang Terbuai Janji Manis, Ternyata Dinikahi Sesama Jenis
“Stunting ini masalah multi-sektor. Salah satu faktor yang ikut berkontribusi adalah pernikahan dini. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh,” tegas Sukamto usai membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 di Surabaya, Kamis (9/4).
Ia menjelaskan, pernikahan usia dini berpotensi meningkatkan risiko stunting karena pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kesiapan secara fisik, mental, maupun pengetahuan terkait kesehatan reproduksi dan pola asuh anak.
Kondisi tersebut berdampak pada kualitas kehamilan hingga pengasuhan bayi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan.
Baca Juga: Jemaah Mulai Masuk 21 April 2026, Perbaikan 120 Kamar Asrama Haji Surabaya Dikebut
Data di Kota Malang menjadi salah satu gambaran kondisi tersebut. Pada 2024, dari 35.674 anak yang menjalani pemeriksaan, tercatat 2.842 anak berisiko stunting dan 1.648 anak berisiko wasting.
Sementara pada 2025, dari 34.621 anak yang diperiksa, terdapat 2.864 anak berisiko stunting dan 1.470 anak berisiko wasting.
Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko stunting masih perlu diwaspadai, meski berbagai intervensi telah dilakukan.
Baca Juga: Angka Kecelakaan Kereta Api Meningkat, KAI Beri Edukasi Keselamatan kepada Siswa di Surabaya
Sukamto menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya berfokus pada pemenuhan gizi, melainkan harus mencakup pendekatan lintas sektor, termasuk pengendalian pernikahan dini.
Untuk itu, BKKBN Jawa Timur terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK), guna menekan angka pernikahan usia dini.
Sementara itu, Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Sufi Agustini, menyebut penurunan angka stunting merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meskipun masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus.
“Stunting ini hasil kerja bersama. Kita lakukan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan. Alhamdulillah bisa turun, dan mudah-mudahan di 2026 bisa turun lagi,” ujarnya.
Baca Juga: TPS Steril dari Gerobak, Begini Cara Pemkot Surabaya Ubah Sistem Angkut Sampah
Ia menambahkan, salah satu faktor penyebab stunting adalah minimnya pengetahuan ibu, terutama saat masa kehamilan.
Oleh karena itu, pendampingan pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat penting.
“Salah satu faktor adalah ketidaktahuan ibu hamil. Maka dari itu, 1000 hari pertama kelahiran harus ada pendampingan intensif,” jelasnya.
Baca Juga: IHSG Melemah Terseret Geopolitik AS-Iran, Pasar Waspadai Dampak ke Rupiah dan Minyak
DP3AK bersama pemerintah kabupaten/kota juga terus menggencarkan edukasi kepada pasangan usia subur melalui berbagai program sosialisasi dan advokasi.
“Kami tidak berhenti melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada ibu-ibu dan pasangan usia subur, baik dari provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap, melalui penguatan edukasi, pendampingan keluarga, serta penanganan pernikahan dini, angka stunting dapat terus ditekan dan kualitas generasi mendatang semakin meningkat. (mus)
Editor : Nurista Purnamasari