RADAR SURABAYA — Ancaman kekeringan yang terus berulang setiap tahun di Jawa Timur mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak pemerintah provinsi segera menyiapkan solusi permanen.
Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat tidak lagi menghadapi krisis air bersih saat musim kemarau tiba.
Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa lagi bersifat sementara.
Diperlukan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya disiapkan kebijakan permanen agar masyarakat tidak lagi khawatir setiap kali musim kemarau datang,” ujarnya di Surabaya, Rabu.
Solusi Permanen yang Diusulkan
Untuk mengatasi persoalan ini, Puguh mengusulkan sejumlah langkah strategis yang dapat menjadi solusi permanen kekeringan di Jawa Timur, antara lain:
Pembangunan sumur artesis dan sumur dalam di wilayah rawan kekeringan guna menjamin ketersediaan air tanah.
Penguatan jaringan pipanisasi air agar distribusi dari sumber mata air dapat menjangkau daerah yang selama ini kekurangan air.
Pengelolaan sumber daya air terpadu, termasuk konservasi daerah resapan dan embung desa.
Meski membutuhkan anggaran besar, ia menilai investasi tersebut sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bersih dalam jangka panjang.
Ancaman pada Sektor Pertanian
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga menekankan pentingnya mitigasi di sektor pertanian.
Baca Juga: Liverpool Melempem di Kandang PSG! Taktik Arne Slot Dipertanyakan Usai Kekalahan 0-2
Menurutnya, kekeringan berpotensi mengganggu ketahanan pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Ia mendorong adanya sinergi lintas instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari dinas pertanian, sumber daya air, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Prediksi Musim Kemarau 2026
Sementara itu, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, periode Maret hingga April merupakan masa pancaroba.
Memasuki Mei 2026, sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur diprediksi mulai mengalami musim kemarau.
Puncaknya terjadi pada Agustus 2026 dengan cakupan mencapai 70,9 persen wilayah.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan di ratusan desa, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sumber air.
Butuh Kebijakan Berkelanjutan
Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai bahwa solusi permanen bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Tanpa langkah konkret dan berkelanjutan, Jawa Timur akan terus menghadapi “siklus tahunan” kekeringan yang merugikan masyarakat.(mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan