RADAR SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan terhadap Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Fraksi menilai, sejumlah capaian yang disampaikan perlu dicermati lebih mendalam agar selaras dengan kondisi riil di lapangan.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim, Nur Faizin menyampaikan bahwa beberapa indikator kinerja masih memerlukan evaluasi, khususnya terkait konsistensi antara target dan realisasi.
“Angka kemiskinan 9,3 persen disebut memenuhi target, sementara dalam RKPD Perubahan ditargetkan 8,7 persen. Ini tentu menjadi catatan agar ke depan perencanaan dan capaian bisa lebih sinkron,” ujarnya, Rabu (8/4).
Baca Juga: Lewat Surabaya Industrial and Labour Festival 2026, Pemkot Tancap Gas Tekan Angka Pengangguran
Ia menjelaskan, penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dari 206,1 ribu jiwa pada 2024 menjadi 106,8 ribu jiwa pada 2025 tetap merupakan langkah positif. Namun demikian, menurutnya, tren penurunan tersebut perlu dijaga agar lebih konsisten dan berkelanjutan.
Selain itu, posisi Jawa Timur yang masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar secara nasional juga menjadi perhatian bersama.
Baca Juga: Percepat Pengisian Jabatan Kepala Sekolah di Jatim, Dindik Cari dari Kalangan Guru
“Ini menjadi pengingat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat agar dampaknya lebih merata,” imbuhnya.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan sebesar 5,85 persen dinilai cukup baik, namun perlu diiringi dengan stabilitas yang lebih kuat. Ia menyoroti adanya kontraksi pada triwulan IV sebesar minus 0,18 persen yang menunjukkan perlunya penguatan fondasi pertumbuhan.
Baca Juga: Harga Plastik Naik Signifikan, Disperindag Jatim Bongkar Penyebabnya
“Artinya, capaian pertumbuhan perlu dijaga agar lebih stabil sepanjang tahun, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas,” jelasnya.
Dari sisi perbandingan antarwilayah, Jawa Timur juga masih berada di bawah beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti , , dan dalam beberapa indikator.
Baca Juga: Harga Avtur Melonjak, Biaya Haji 2026 Terancam Naik
Sementara itu, kontribusi ekonomi Jawa Timur terhadap nasional sebesar 14,40 persen disebut masih belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi yang mencapai 14,65 persen. Hal ini menunjukkan ruang perbaikan masih terbuka.
Terkait sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 8,06 persen, Faizin menilai perlu kehati-hatian dalam mengaitkan capaian tersebut dengan program tertentu, mengingat tren pertumbuhan sektor tersebut sudah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya.
“Perlu analisis yang lebih komprehensif agar setiap program dapat terukur dampaknya secara jelas,” ujarnya.
Baca Juga: Tersangka Penipuan Sembako Murah di Surabaya Ditahan Polres Tanjung Perak, Ini Pengakuannya
Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jawa Timur mencatat kenaikan menjadi 76,13. Namun, secara peringkat nasional masih berada di posisi ke-12 dan keempat di Pulau Jawa.
“Peningkatan ini patut diapresiasi, namun tetap perlu diikuti dengan upaya peningkatan kualitas agar posisi Jawa Timur bisa lebih kompetitif,” katanya.
Baca Juga: Dulu Pasar Maling di Wonokromo Surabaya Hanya Buka Akhir Pekan, Rawan Barang Curian
Faizin menekankan, berbagai catatan tersebut bukan semata kritik, melainkan bagian dari upaya mendorong perbaikan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih tepat sasaran. “Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKB pun mendorong agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga pembangunan di Jawa Timur tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. “Harapannya, capaian yang ada bisa terus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terarah dan berdampak nyata,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto