RADAR SURABAYA – Wacana penghematan energi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi krisis energi global sekaligus upaya efisiensi anggaran daerah. Salah satunya dilakukan Dishub Jatim dengan mempertimbangkan penggunaan bus listrik.
Kepala Dishub Jatim, Nyono, mengungkapkan bahwa pengembangan transportasi ramah lingkungan terus didorong. Namun, penggunaan angkutan umum berbasis listrik di tingkat provinsi masih dalam tahap pertimbangan.
Menurutnya, implementasi bus listrik saat ini baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara di level provinsi, kendala utama yang dihadapi adalah tingginya biaya operasional.
Baca Juga: Kaji Usulan Kebutuhan CASN 2026, Pemprov Jatim Perhatikan Efisiensi Anggaran
“Biaya operasional bus listrik per kilometer bisa mencapai sekitar Rp 30 ribu, sedangkan bus konvensional sekitar Rp 9.800. Jadi hampir tiga kali lipat,” jelas Nyono, Selasa (31/3).
Sebagai alternatif, Dishub Jatim saat ini masih mengandalkan kendaraan dengan standar mesin Euro 4 yang dinilai lebih ramah lingkungan serta telah memenuhi baku mutu emisi. Meski demikian, penggunaan kendaraan listrik tetap menjadi target jangka panjang.
Baca Juga: Ekonomi Rakyat Sulit, Dewan Apresiasi Pemerintahan Prabowo Subianto yang Tidak Naikkan Harga BBM
“Ke depan tentu kita mengarah ke kendaraan listrik, tapi harus didukung biaya yang lebih efisien agar layanan transportasi tetap terjangkau,” imbuhnya.
Di sisi lain, Nyono menegaskan bahwa meskipun terdapat kebijakan Work From Home (WFH), seluruh petugas Dishub tetap siaga. Hal ini mengingat peran strategis mereka dalam menjaga kelancaran transportasi, terutama pada momen hari besar.
Baca Juga: Bank Jatim Cetak Laba Rp 1,54 Triliun di 2025, Transformasi Digital dan Ekosistem Jadi Kunci
“Dishub tidak ada istilah libur saat hari besar. Kami tetap standby untuk menjalankan tugas sewaktu-waktu,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto