RADAR SURABAYA – Sektor kakao di Jawa Timur (Jatim) menghadapi tantangan serius di tengah dinamika industri kakao nasional yang kian kompleks. Dalam dua dekade terakhir, tren luas areal perkebunan kakao Indonesia menunjukkan fluktuasi tajam, bahkan cenderung menurun.
Kondisi ini turut berdampak pada daerah sentra, termasuk Jawa Timur, yang kini berada di persimpangan antara mempertahankan produksi atau semakin bergantung pada impor.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas areal kakao nasional sempat mencapai puncaknya pada 2012 dengan lebih dari 1,7 juta hektare. Namun, angka tersebut terus menyusut hingga sekitar 1,36 juta hektare pada 2024. Penurunan ini tidak lepas dari persoalan klasik, terutama minimnya peremajaan tanaman yang berdampak langsung pada produktivitas.
Menariknya, lebih dari 90 persen kebun kakao di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, dikelola oleh perkebunan rakyat. Artinya, kekuatan sekaligus titik lemah sektor ini berada di tangan petani kecil yang kerap terkendala akses permodalan, teknologi, hingga bibit unggul.
Baca Juga: Harap-Harap Cemas, Sosok Ketua DPRD Surabaya Tunggu Keputusan DPP PDIP
Dari sisi perdagangan, Indonesia memang masih tercatat sebagai eksportir kakao.
Namun, volumenya cenderung stagnan di kisaran 330 ribu hingga 609 ribu ton selama 20 tahun terakhir. Sebaliknya, tren impor menunjukkan lonjakan signifikan. Bahkan pada 2023, volume impor hampir menyamai ekspor dengan selisih tipis hanya 462 ton.
Kondisi ini menjadi alarm serius. Pada 2025, impor kakao Indonesia tercatat mencapai hampir 195 ribu ton dengan nilai sekitar USD 1,7 miliar atau setara Rp 28,7 triliun. Pasokan tersebut mayoritas berasal dari negara produsen besar seperti Ekuador dan kawasan Afrika Barat.
Baca Juga: Jay Idzes: Lawan Bulgaria Jadi Pembuktian Kekuatan Timnas Indonesia
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim, Heru Suseno, mengungkapkan bahwa dinamika harga turut memengaruhi kondisi di lapangan. Ia menyebut, sebelumnya harga kakao sempat mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga banyak perkebunan, termasuk milik BUMN seperti PTPN, melakukan penggantian tanaman.
“Dulu harga kakao turun, sehingga banyak yang dipotong dan diganti komoditas lain. Tapi sekarang mulai ada kabar harga naik lagi, sehingga sudah mulai ditanam kembali. Hanya saja, kalau tanam sekarang, hasilnya baru bisa dinikmati sekitar tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: Jumlah Pemudik Naik, Kecelakaan Saat Mudik Lebaran 2026 Turun 7,8 Persen
Menurutnya, jeda waktu produksi tersebut menjadi salah satu penyebab pasokan kakao dalam negeri belum mampu mengejar permintaan industri. Akibatnya, impor menjadi solusi jangka pendek yang sulit dihindari.
Di sisi lain, secara kualitas, kakao Indonesia including dari Jawa Timur, masih memiliki daya saing. Harga ekspor kakao Indonesia dalam periode 2003–2023 berada di kisaran USD 1,4 hingga USD 3,7 per kilogram, dengan rata-rata sekitar USD 2,8 per kilogram. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan harga kakao impor yang rata-rata USD 2,66 per kilogram.
Baca Juga: Biaya Pembangunan Pusat Pertahanan di Surabaya Habiskan 2.426 Ringgit Belanda
Namun, pada 2024 terjadi lonjakan harga signifikan, di mana harga ekspor mencapai sekitar USD 7,6 per kilogram dan impor sekitar USD 6,1 per kilogram. Kenaikan ini mencerminkan tekanan pasar global, sekaligus membuka peluang bagi petani jika mampu meningkatkan produksi dan kualitas. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto