RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tancap gas mengatasi persoalan sampah perkotaan dengan langkah strategis. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama tujuh bupati dan wali kota di kawasan Surabaya Raya dan Malang Raya.
Penandatanganan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (28/3) malam itu, turut disaksikan Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq. Kolaborasi lintas daerah ini menjadi upaya konkret menjawab persoalan klasik sampah sekaligus mendorong energi baru terbarukan (EBT).
Khofifah menegaskan, kerja sama ini bukan sekadar pengelolaan limbah, melainkan transformasi besar dari masalah menjadi potensi energi. “Ini bagian dari solusi besar. Dari sampah menjadi energi, sekaligus menghadirkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Jawa Timur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi antar daerah menjadi kunci utama keberhasilan proyek PSEL, sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 yang mensyaratkan minimal 1.000 ton sampah per hari sebagai bahan baku.
Untuk kawasan Surabaya Raya, total pasokan sampah mencapai sekitar 1.100 ton per hari. Rinciannya, Kota Surabaya menyumbang 600 ton, Kabupaten Gresik 250 ton, Sidoarjo 150 ton, dan Lamongan 100 ton per hari. Rencananya, fasilitas PSEL akan dibangun di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Surabaya.
Sementara di Malang Raya, total sampah mencapai sekitar 1.138,9 ton per hari. Pasokan terbesar berasal dari Kabupaten Malang 600 ton, disusul Kota Malang 500 ton, dan Kota Batu 38,09 ton per hari. Lokasi pembangunan direncanakan di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
Khofifah memastikan Pemprov Jatim akan mengawal penuh implementasi kerja sama tersebut, mulai dari koordinasi, monitoring, hingga evaluasi lintas daerah. “Semua proses harus berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi. Termasuk pelaporan berjenjang ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam pengelolaan sampah. Ia menyebut Jatim sebagai provinsi dengan kinerja terbaik secara nasional.
“Capaian pengelolaan sampah Jawa Timur sudah 52,7 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih 24,95 persen. Ini prestasi luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, praktik open dumping di Jatim juga dinilai lebih terkendali dibandingkan daerah lain. Saat ini, sekitar 44,7 persen kabupaten/kota di Jatim masih menggunakan metode tersebut, lebih baik dibandingkan angka nasional yang mencapai 66 persen.
Menurutnya, keberhasilan Jawa Timur bisa menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dan teknologi. “Kami bahkan perlu belajar dari Jawa Timur. Banyak praktik baik yang bisa direplikasi secara nasional,” tandasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek