BNPB dan Pemprov Jatim Antisipasi Bencana Ganda: Dari Banjir hingga Kekeringan
RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi secara bersamaan.
Sejumlah wilayah masih dilanda banjir, sementara ancaman kekeringan diprediksi mulai muncul pada April 2026 dan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas instansi untuk merespons kondisi tersebut.
Rapat koordinasi itu melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG Juanda, serta Basarnas Jawa Timur.
“Bersyukur Kepala BNPB hadir langsung bersama tim, juga dari BMKG Juanda dan Basarnas.
Ini penting karena saat ini kita masih melihat banjir di beberapa titik,” ujar Khofifah usai rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3).
Namun demikian, Khofifah menegaskan pemerintah tidak bisa hanya fokus pada banjir.
Berdasarkan prediksi BMKG, sejumlah wilayah di Jawa Timur bahkan sudah mulai mengalami kekeringan sejak Maret, seperti yang terjadi di Tuban.
“April mulai ada potensi kekeringan di beberapa daerah, meningkat pada Mei, dan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus 2026,” jelasnya.
Antisipasi Ketahanan Pangan
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim mulai menyiapkan langkah antisipatif, terutama untuk menjaga ketahanan pangan.
Khofifah menargetkan indeks pertanaman (IP) tetap berada di angka 2,7. Bahkan, beberapa daerah seperti Ngawi ditargetkan bisa mencapai 3,5.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur diharapkan tetap mampu menjaga produksi padi dan beras.
Selain itu, sektor lain seperti jagung, daging sapi, ayam, dan telur juga dipastikan dalam kondisi aman.
“Yang menjadi perhatian adalah tanaman padi karena sangat bergantung pada suplai air. Maka, kami siapkan sumur-sumur dalam untuk mendukung irigasi agar indeks pertanaman tidak turun,” tegasnya.
Baca Juga: BRI Perluas Akses Keuangan, Tarik Tunai GoPay Kini Bisa di Lebih dari 19 Ribu ATM dan CRM
BNPB Siapkan Langkah Strategis
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, meskipun saat ini perhatian tertuju pada banjir di wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, potensi bencana di daerah lain tetap harus diantisipasi sejak dini.
“Di Jawa Timur masih banjir, tetapi di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan hingga hampir 3.000 hektare. Bahkan di Natuna yang sebelumnya tidak pernah terjadi karhutla, kini mulai muncul,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau harus dilakukan lebih awal karena kondisi alam tidak selalu mengikuti pola yang dapat diprediksi, termasuk siklus El Nino.
Empat Langkah Utama
Dalam rapat tersebut, BNPB dan Pemprov Jatim menyepakati sejumlah langkah strategis, yakni:
1. Penguatan satuan tugas (satgas) darat di seluruh kabupaten/kota untuk penanganan dini kebakaran.
2. Penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur serta distribusi air dari sumber yang tersedia.
3. Kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengisi embung dan cadangan air.
4. Penyiagaan helikopter water bombing guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
“Pengalaman 2023, saat terjadi kebakaran di Gunung Arjuna, Lawu, dan Bromo, pesawat berada jauh sehingga penanganan terlambat. Ini menjadi evaluasi,” ungkap Suharyanto.
BNPB berencana menyiagakan helikopter di wilayah strategis seperti Madiun atau Surabaya agar respons penanganan lebih cepat. Jumlah armada akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Suharyanto juga menegaskan bahwa seluruh wilayah Jawa Timur berpotensi terdampak kekeringan, mulai dari Madiun hingga Banyuwangi, berdasarkan peta prediksi BMKG yang menunjukkan kondisi “merah” pada puncak musim kemarau.
“Kami siap menambah armada sesuai kebutuhan. Secara nasional, BNPB bisa menyiapkan hingga 50 helikopter saat kondisi darurat,” pungkasnya.(mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan