RADAR SURABAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya kebijakan sosial untuk pemenuhan gizi siswa, melainkan instrumen strategis redistribusi ekonomi berbasis Pancasila.
Hal itu disampaikan Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, Rabu (11/2).
Dalam forum yang digelar di Graha Kadin Jatim tersebut, LaNyalla menegaskan bahwa Program MBG harus dipahami sebagai bagian dari konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo harus dilihat dalam perspektif Ekonomi Pancasila.
Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai ekonomi kerakyatan, yakni terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
MBG sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi
Menurut LaNyalla, MBG bukan sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah, melainkan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah.
Mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi logistik, hingga sistem pemantauan digital, seluruh rantai pasok dinilai dapat melibatkan pelaku usaha lokal.
“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah.
Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar anggaran besar dari program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Selama ini, kata dia, pola ekonomi yang Jakarta-sentris membuat perputaran uang dari daerah tidak memberikan dampak signifikan bagi wilayah asalnya.
“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di kawasan bisnis Jakarta kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk Surabaya.
Ini peluang sekaligus tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tidak hanya ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.
Tiga Strategi Penguatan MBG di Daerah
LaNyalla memaparkan tiga langkah agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar:
1. Memutus pola Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial.
2. Memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia.
3. Mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Ia menilai Kadin memiliki peran strategis di sektor agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Karena itu, suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG diharapkan berasal dari petani dan peternak lokal.
“Dengan demikian, Surabaya bisa menjadi hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ujarnya.
Kadin Surabaya Siap Konsolidasi Lintas Sektor
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menegaskan komitmen organisasinya untuk bergerak lebih strategis dan eksekutif pada periode 2024–2029.
“Kadin Surabaya harus bergerak. Kita bertransformasi dari organisasi menjadi pergerakan yang lebih cepat dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, sehingga kita juga harus responsif,” kata Ali Affandi.
Ia menyebut, peluang dari kebijakan MBG harus disambut dengan konsolidasi lintas sektor, mulai dari logistik, media, event, perdagangan, hingga industri, guna memperkuat ekosistem ekonomi kota.
Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah.
Dengan enam prioritas strategis—penguatan UMKM, peningkatan daya saing industri, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, serta perluasan ekspor—Kadin menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Program Makan Bergizi Gratis pun diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal berbasis gotong royong dan keadilan sosial.(rak)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan