RADAR SURABAYA - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur terus memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah baik negeri maupun swasta, salah satunya melalui akselerasi program sertifikasi guru dengan efisiensi biaya.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Pendma) Kanwil Kemenag Jatim, Sugiyo menjelaskan bahwa guru madrasah negeri mendapatkan gaji, tunjangan sebesar gaji pokoknya. Sedangkan untuk guru madrasah swasta yang sudah sertifikasi sebelumnya mendapatkan Rp 1,5 juta, namun setelah diinpassing mendapatkan Rp 2 juta.
Sementara guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi tunjangan disesuaikan kemampuan yayasan mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.
"Guru yang sudah sertifikasi (swasta) ada yang juga inpassing atau penyetaraan semula tunjangan Rp 1,5 juta kemudian ditambah pemerintah Rp 500 ribu menjadi Rp 2 juta dan itu sudah dicairkan," ujar Sugiyo, Jumat (6/2).
Di Jawa Timur, jumlah guru madrasah mencapai 202.506 orang, dengan 92.664 sudah bersertifikasi dan 109.842 belum. Tahun 2025, Kemenag melakukan program sertifikasi dengan efisiensi biaya, dari semula Rp 5 juta per guru menjadi hanya Rp 800 ribu. Hal ini berhasil mengangkat 19.879 guru yang lulus sertifikasi.
"Ini bentuk upaya mempercepat kesejahteraan guru, sisanya masih 89.963 orang. Upaya ini akan dituntaskan untuk semua guru, namun sertifikasi tidak berdiri sendiri dan harus menyusun kondisi keuangan bersama Kementerian Keuangan," jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya merubah pola pendampingan dari pembelajaran mengajar untuk mengurangi biaya dan membantu meningkatkan kesejahteraan guru.
Ia menambahkan bahwa pemerintah berupaya mengangkat kesejahteraan guru, namun lulus sertifikasi juga mengharuskan guru meningkatkan kompetensi demi mutu pendidikan siswa. Menurutnya, kontribusi madrasah sangat besar bagi pendidikan bangsa, dengan 98 persen madrasah di Jatim berstatus swasta yang dibangun dengan swadaya masyarakat dan ditopang pemerintah.
"Sangat penting peran madrasah, awal mula dari masyarakat termasuk madrasah negeri yang tanah dan bangunannya banyak berasal dari hibah masyarakat kemudian di negeri kan. Namun madrasah swasta memiliki keterbatasan sarana prasarana," ungkapnya.
Secara nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag) Kamaruddin Amin menegaskan bahwa Kementerian Agama membina sebanyak 1.157.050 guru, terdiri atas 360.632 (31,2%) guru PNS dan 796.418 guru Non PNS. Jumlah ini mencakup guru madrasah, guru pesantren, serta guru pendidikan agama berbagai keyakinan.
"Hingga saat ini, masih ada 497.893 guru yang belum mengikuti sertifikasi. Jumlah ini terdiri atas 423.398 guru madrasah, 24.057 guru PAI, 11.501 guru PDF dan Muadalah, serta guru binaan dari berbagai Direktorat Jenderal dan pusat pendidikan agama lainnya," kata Kamaruddin Amin. (*)
Editor : Lambertus Hurek