RADAR SURABAYA – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) Aries Agung Paewai menegaskan bahwa Sekolah Rakyat (SR) yang beroperasi di Jatim tetap menggunakan kurikulum nasional dan tidak berbeda secara akademik dengan sekolah umum. Menurutnya, Sekolah Rakyat dibentuk sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Aries menjelaskan, Sekolah Rakyat secara kelembagaan berada di bawah Kementerian Sosial. Namun, dalam pelaksanaannya di Jawa Timur, pengelolaan dilakukan bersama Dinas Sosial provinsi serta Dinas Sosial kabupaten/kota, sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada, mulai dari SD, SMP hingga SMA.
“Pada saat awal pendirian Sekolah Rakyat, kami bersama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial ikut menyusun kurikulum, termasuk menyiapkan kepala sekolahnya. Kepala sekolah direkrut dari sekolah-sekolah negeri milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Aries, Minggu (18/1).
Ia menegaskan, kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat tetap mengacu pada kurikulum nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, tidak ada perbedaan ijazah antara lulusan Sekolah Rakyat dengan lulusan sekolah umum.
“Secara akademik tidak ada perbedaan. Tetap SD, SMP, SMA. Kalau berbeda nanti ijazahnya bagaimana? Yang membedakan adalah fasilitas dan pemenuhan kebutuhan siswa yang langsung ditangani negara,” tegasnya.
Menurut Aries, Sekolah Rakyat memang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan prasejahtera agar mendapatkan layanan pendidikan yang lebih komprehensif, mulai dari kebutuhan belajar hingga fasilitas penunjang.
Saat ini, evaluasi terhadap Sekolah Rakyat terus dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik, pemerintah akan melakukan penambahan melalui kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial.
“Jumlah murid di Sekolah Rakyat juga dibatasi agar ideal dengan jumlah guru. Tidak seperti SMA atau SMK umum yang bisa sampai lebih dari seribu siswa. Di SR paling banyak sekitar 100 sampai 200 siswa,” jelasnya.
Terkait isu gaji guru yang disebut-sebut dirapel mulai 2026, Aries menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia menjelaskan, pencairan gaji hanya menunggu kelengkapan administrasi di masing-masing wilayah.
“Bukan dirapel. Ada yang sudah cair, ada yang masih proses. Tergantung kelengkapan administrasinya. Jadi tidak perlu ada keresahan,” katanya.
Selain itu, Aries juga menyoroti tantangan pendidikan di era digital, khususnya di kalangan remaja SMA dan SMK. Ia mengakui penggunaan gadget dan teknologi tidak bisa dihindari, namun perlu dibatasi agar tidak berdampak negatif.
“Kami sudah meminta SMA dan SMK negeri maupun swasta untuk membatasi penggunaan gadget saat proses pembelajaran, kecuali untuk kepentingan belajar. Ini untuk mencegah dampak negatif seperti cyber bullying,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan literasi dan edukasi teknologi menjadi penting agar siswa mampu menggunakan teknologi secara bijak. Upaya tersebut juga diperkuat melalui berbagai program sekolah, termasuk program Sekolah Tangguh yang telah diterapkan di lingkungan pendidikan. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto