RADAR SURABAYA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur (Jatim) bersama SKK Migas dan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) melakukan peninjauan langsung ke lokasi sumur air yang mengeluarkan cairan diduga mengandung minyak bumi di Dusun Duko, Desa Penyaksagan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Madura.
Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono mengatakan, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi di lokasi sekaligus mengoordinasikan langkah penanganan awal bersama pihak terkait. “Kami turun langsung ke lapangan bersama SKK Migas Perwakilan Jabanusa, PHE WMO, serta OPD Kabupaten Bangkalan untuk memastikan kondisi sumur dan dampak yang mungkin timbul,” kata Aris, Surabaya, Jumat (16/1).
Aris menjelaskan, lokasi pengeboran berada di halaman depan rumah seorang warga bernama Aida. Sumur tersebut awalnya merupakan pengeboran air bersih dengan kedalaman mencapai 105 meter. “Pengeboran dilakukan sejak 27 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026 dengan diameter pipa sekitar empat dim,” ujarnya.
Masalah muncul ketika pompa mulai dioperasikan pada 8 Januari 2026. Saat itu, air yang keluar bercampur dengan cairan yang diduga mengandung minyak bumi. “Pada saat pengoperasian pompa, air keluar bersamaan dengan cairan yang secara visual diduga minyak. Inilah yang kemudian dilaporkan warga,” jelas Aris.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak PHE WMO telah mengambil sampel air untuk diuji lebih lanjut. “Sampel air sudah diambil sebanyak tiga botol pada kedalaman delapan meter dan 16 meter. Hasilnya nanti akan disampaikan oleh SKK Migas Jabanusa untuk memastikan apakah benar cairan tersebut mengandung minyak bumi atau tidak,” tegasnya.
Sambil menunggu hasil uji laboratorium, pemerintah daerah setempat telah mengambil langkah antisipatif. Melalui pihak Kecamatan Klampis, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar lokasi sumur.
“Kami juga melarang warga mengambil cairan yang diduga minyak itu untuk keperluan apa pun demi keselamatan bersama,” kata Aris.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan, melibatkan DLH, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, hingga aparat keamanan. “Keselamatan warga menjadi prioritas. Setelah hasil uji keluar, baru akan ditentukan langkah teknis selanjutnya,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto