RADAR SURABAYA – Kebijakan pemerintah memangkas kuota impor daging sapi bagi pelaku usaha swasta dari 297.000 ton pada 2025 menjadi hanya 30.000 ton pada 2026 menuai keberatan dari kalangan pengusaha, khususnya sektor perhotelan dan restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur (Jatim) menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan keberlangsungan usaha.
Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono mengatakan, pelaku usaha pada prinsipnya mendukung program pemerintah, termasuk upaya penguatan produksi daging sapi lokal. Namun, penurunan kuota impor yang sangat signifikan dinilai terlalu drastis dan berdampak langsung pada operasional hotel dan restoran.
“Ini tentu sangat berat bagi kami pelaku usaha hotel dan restoran. Pada prinsipnya kita mengikuti kalau ini memang program pemerintah. Hanya saja pengaruhnya pada kelangsungan usaha kami cukup besar,” ujar Dwi kepada Radar Surabaya, Rabu (14/1).
Dwi menjelaskan, selama ini daging impor masih menjadi bahan baku utama, terutama untuk segmen hotel berbintang, restoran, dan katering skala besar, karena kualitas dan konsistensi pasokan yang relatif stabil. Dengan terbatasnya impor, harga daging sapi di pasaran cenderung mengalami kenaikan.
Berdasarkan pantauan di Jawa Timur, harga daging sapi segar saat ini berada di kisaran Rp 130.000 hingga Rp 150.000 per kilogram, sementara daging impor sebelumnya dapat diperoleh dengan harga lebih kompetitif. Kondisi tersebut berdampak pada naiknya biaya produksi menu berbasis daging di hotel dan restoran.
“Pemangkasan kuota impor ini otomatis mendorong kenaikan harga daging dan produk olahannya. Kalau misalnya diganti dengan daging lokal, tentu tidak bisa semudah itu karena keterbatasan pasokan dan perbedaan spesifikasi,” katanya.
PHRI Jawa Timur berharap pemerintah segera menyiapkan formulasi kebijakan yang lebih berimbang, agar program pengurangan impor tetap berjalan tanpa mematikan sektor usaha pariwisata dan kuliner.
“Kami berharap ada solusi atau skema khusus bagi pelaku usaha, misalnya pengaturan kuota bertahap atau alternatif pasokan yang jelas, sehingga usaha hotel dan restoran tetap bisa bertahan,” pungkas Dwi. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto