RADAR SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur (Jatim) kembali melanjutkan rapat kerja hari kedua dengan menghadirkan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) beserta jajaran anak perusahaannya. Rapat digelar di Kota Batu, Malang, Kamis (18/12).
Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dilakukan secara serius, terarah, dan berbasis perencanaan bisnis yang jelas. Menurutnya, BUMD tidak dapat lagi berjalan tanpa arah usaha yang terukur dan berorientasi pada hasil.
“BUMD harus memiliki arah yang jelas. Jangan banyak kegiatan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegas Agung.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menekankan pentingnya penerapan konsep 3J dalam evaluasi kinerja BUMD di Jawa Timur. Konsep tersebut meliputi jelas performanya, jelas programnya, dan jelas profitnya.
Pertama, jelas performanya, baik dari sisi finansial maupun nonfinansial. Kinerja BUMD tidak semata diukur dari besaran laba, tetapi juga tata kelola perusahaan, kontribusi terhadap perekonomian daerah, kualitas pelayanan publik, serta dampak sosial yang dihasilkan.
Kedua, jelas program dan perencanaannya. Setiap BUMD harus memiliki arah usaha yang fokus, terukur, serta berbasis pada core business. Agung menilai, banyaknya kegiatan tanpa perencanaan matang justru berpotensi membuat BUMD kehilangan fokus dan nilai tambah.
Ketiga, jelas profitnya. Keuntungan yang dihasilkan harus konkret, signifikan, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, laba kecil yang tidak berdampak nyata bagi daerah tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan BUMD.
“Ujungnya harus jelas keuntungannya. Kalau ramai kegiatannya, tetapi profitnya kecil dan tidak berdampak, itu tidak ada artinya bagi BUMD,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Agung juga menyoroti data yang disampaikan manajemen PT PWU yang dinilai masih belum lengkap dan belum cukup mendalam. Karena itu, Pansus berencana melakukan pendalaman lanjutan dengan kembali memanggil jajaran direksi.
“Ini masih tahap awal. Rekomendasi Pansus nanti harus konkret, dengan tujuan utama perbaikan seluruh BUMD di Jawa Timur,” katanya.
Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, Pansus BUMD tidak bertujuan menghakimi kinerja direksi maupun manajemen. Sebaliknya, Pansus ingin mengarahkan agar BUMD memiliki visi yang jelas, target terukur, serta dikelola secara lebih profesional.
“Kami ingin BUMD Jawa Timur lebih berdaya, lebih fokus, dan lebih profesional agar mampu bersaing dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Ra Nasih Aschol, menilai kinerja BUMD holding bersama anak perusahaannya masih belum dapat disimpulkan secara utuh. Menurutnya, Pansus masih membutuhkan pendalaman dan kajian lanjutan sebelum memberikan penilaian komprehensif.
“Hari ini kami memanggil PWU dan anak perusahaannya, tetapi kami belum bisa menyimpulkan progresnya karena memang perlu pendalaman,” ujar Nasih.
Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut teridentifikasi adanya ketidaksinkronan antara holding dan anak perusahaan, terutama dalam pengelolaan aset dan aspek strategis lainnya.
“Antara holding dan anak perusahaan masih belum sepenuhnya sinkron, khususnya terkait aset,” katanya.
Nasih menambahkan, secara ideal holding seharusnya mampu memberikan penguatan dan dukungan kepada anak perusahaan. Namun, tuntutan bisnis yang berorientasi pada profit kerap membuat fokus pengelolaan menjadi tidak seimbang.
“Karena ini usaha yang profit oriented, tuntutan untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto