RADAR SURABAYA – Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas, termasuk guru di sekolah negeri dan swasta, serta honorer. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tahun 2025 yang menyatakan bahwa penerima manfaat MBG semakin diperluas. Ini disambut baik PGRI Jatim.
Menyikapi hal tersebut Ketua PGRI Jawa Timur (Jatim) DJoko Adi Walujo, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap program MBG yang digulirkan pemerintah. Ia menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung tujuan besar mencerdaskan kehidupan bangsa.
Djoko menyebut pemberian MBG sebagai kebijakan menggembirakan dan patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap program baru tidak selalu berjalan sempurna pada tahap awal.
"Menurut saya, pemberian MBG itu sangat menggembirakan. Saya sebagai Ketua PGRI Jawa Timur sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Namun, setiap program tentu tidak running well (berjalan dengan baik) di awal,” ujarnya.
Menurutnya, proses penyempurnaan merupakan hal lazim dalam pelaksanaan program berskala besar. “Akan selalu ada perkembangan atau quality improvement. Perbaikan-perbaikan kualitas itu pasti dilakukan dalam perjalanannya,” lanjutnya.
Karena MBG berkaitan langsung dengan gizi, Djoko menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli gizi serta penerapan penjaminan mutu (quality assurance). Ia menilai pemeriksaan berkala terhadap makanan wajib dilakukan agar kualitas sajian tetap terjaga sebelum dikonsumsi siswa. “Dari pemeriksaan-pemeriksaan itu kualitas MBG bisa terus meningkat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini sejalan dengan amanat konstitusi. "Ini implementasi dari UUD 1945, khususnya pembukaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu akan tercapai jika siswa memiliki fisik yang sehat sehingga mampu menerima pembelajaran dengan baik," katanya.
Djioko menambahkan, guru memiliki peran penting dalam memastikan makanan yang diterima siswa aman dan layak konsumsi. Guru, menurutnya, dapat langsung melakukan evaluasi dan melaporkan jika terdapat kerusakan atau masalah pada makanan, sehingga solusi bisa segera diambil.
Terkait pemerataan program, Joko menilai pemberian MBG kepada siswa sekolah negeri dan swasta adalah bentuk keadilan. Ia menolak jika hanya siswa sekolah negeri yang mendapat asupan gizi tambahan dari negara. "Kalau program gratis hanya untuk negeri, apakah nanti yang gizinya bagus hanya anak negeri, sementara yang swasta tidak? Ini soal keadilan. Saya memberikan apresiasi dari sisi itu," tegasnya.
Djoko menegaskan bahwa MBG merupakan langkah baik yang perlu terus didukung dan disempurnakan. "Ini hal yang baik dilakukan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana kita memastikan kualitasnya terus meningkat," pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto