RADAR SURABAYA — Pemerintah pusat menegaskan pentingnya penguatan orkestrasi lintas kementerian untuk mensukseskan Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Henny Nafilah, menyampaikan bahwa sinergi antarinstansi menjadi faktor kunci keberhasilan, mengingat Kementerian Kominfo termasuk dalam kementerian yang ditugaskan langsung Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
“Karena itu, orkestrasi kita harus kuat,” ujar Henny secara daring dalam acara Koperasi Desa Merah Putih: Strategi & Digitalisasi Perkuat Ekonomi yang digelar di Surabaya, Kamis (27/11).
Henny menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi yang komprehensif, mulai dari Inpres 9/2025 hingga Inpres pembentukan Satuan Tugas (Satgas) percepatan KDKMP. Satgas ini bekerja berlapis—mulai dari tingkat pusat yang dipimpin Wakil Menteri Koperasi, dilanjutkan Satgas provinsi, hingga Satgas kabupaten atau kota.
Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen paling tepat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. “Koperasi menempatkan rakyat sebagai pelaku utama, sekaligus penerima manfaat. Ia bertumpu pada usaha bersama dan menolak dominasi kapital besar,” kata Henny.
Menurutnya, filosofi koperasi menjadi bagian tak terpisahkan dari amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. “Koperasi adalah wujud nyata demokrasi ekonomi. Di pemerintahan saat ini, prinsip itu dikembalikan kepada ruh pasal 33,” ujarnya.
Henny menyebut koperasi sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pondasi ekonomi rakyat. Secara nasional, jumlah koperasi aktif kini mencapai 131.617 unit, belum termasuk lebih dari 82.000 KDKMP yang telah terbentuk.
Pada etape pertama, pemerintah merampungkan pembentukan kelembagaan KDKMP dengan total 81.081 koperasi yang resmi diluncurkan pada 21 Juli 2025.
Melalui Inpres 17/2025, Pemerintah Memasuki etape Kedua yang Meliputi:
Pembangunan fisik kantor koperasi,
Penyusunan rencana usaha,
Penguatan sarana dan kelengkapan operasional.
Henny menambahkan bahwa gagasan Presiden Prabowo untuk membentuk 80.000 lebih koperasi desa terinspirasi dari pemikiran dua tokoh ekonomi nasional: Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, serta Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan kakek Presiden. “Pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi dasar kuat bagi Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai fondasi kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Kominfo Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, menegaskan bahwa perkembangan koperasi desa di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lompatan signifikan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 343 Tahun 2025, Jawa Timur kembali menorehkan prestasi sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, yakni 4.700 desa dari total 20.534 desa mandiri nasional. “Ini berarti Jatim menyumbang 23 persen desa mandiri nasional, meningkat 17,34 persen dibanding tahun 2024,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Jawa Timur telah bebas dari kategori desa tertinggal sejak Juli 2021—sebuah pencapaian besar yang dicapai melalui kerja kolektif masyarakat desa.
Hingga 30 Juni 2025, sebanyak 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur telah memiliki Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. “Angka ini memenuhi 100 persen target, sekaligus menjadi capaian tercepat di Indonesia,” ujar Suharlina.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi rakyat di Jatim tumbuh dari bawah—dimulai dari desa dan digerakkan langsung oleh masyarakat melalui koperasi.
Suharlina menilai bahwa pesatnya perkembangan internet dan media digital turut memperkuat ekosistem ekonomi desa. Digitalisasi memberi ruang promosi potensi desa secara lebih luas dan efektif.
Namun ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital bagi aparatur desa. “Konektivitas terus berkembang, tapi literasi digital harus mengikuti agar desa mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang semakin dinamis,” ujarnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto