RADAR SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus mendorong pemerintah kabupaten atau kota serta pelaku UMKM di seluruh Jatim untuk semakin aktif memanfaatkan platform Jatim Bejo dan berbagai kanal e-purchasing lainnya. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat sistem pengadaan sekaligus meningkatkan pemberdayaan ekonomi pelaku usaha lokal berbasis digital.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Timur Arif Endro Utomo menyampaikan bahwa pihaknya kini fokus memperluas sosialisasi e-Katalog, mulai dari implementasi awal hingga pemanfaatan Katalog Elektronik versi 6.
"Kami berharap seluruh stakeholder semakin aktif dan responsif. Target kami adalah semaksimal mungkin mencapai 100 persen pengadaan dilakukan secara elektronik, baik melalui PPMSE maupun e-Katalog,” ujarnya, Jumat (21/11).
Ia menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan tidak hanya soal modernisasi sistem, tetapi juga langkah konkret mendorong pertumbuhan UMKM. Ketika UMKM terlibat lebih luas dalam pengadaan pemerintah, aktivitas ekonomi mereka ikut meningkat, sehingga berdampak pada kesejahteraan daerah.
Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono, menambahkan bahwa program Jatim Bejo yang telah terhubung dengan berbagai marketplace telah membantu semakin banyak UMKM lokal masuk dalam rantai pengadaan pemerintah. Program ini juga merupakan salah satu inisiatif Pemprov Jatim untuk memaksimalkan penggunaan marketplace melalui skema Toko Daring.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Patria Susantosa, menegaskan komitmen lembaganya mendukung konsolidasi marketplace terintegrasi seperti Jatim Bejo. “Kolaborasi ini memastikan marketplace mitra katalog dapat memenuhi kebutuhan spesifik daerah sekaligus menghadirkan inovasi digital. Pendekatan ini membuat proses pengadaan lebih cepat, lebih tertata, dan lebih mudah,” jelasnya.
Menurut Patria, marketplace mampu menjembatani keterbatasan platform utama yang membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Ekosistem digital yang matang membuat proses pengadaan kini lebih sederhana dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan publik.
Sementara itu, Mbizmarket sebagai salah satu marketplace mitra resmi LKPP RI yang telah terintegrasi dengan Katalog Elektronik versi 6, menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jatim. CEO & Co-Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Pemprov Jatim sejak 2020 untuk mendukung transformasi pengadaan digital.
“Kami berkomitmen terus menghadirkan inovasi, termasuk metode pembayaran Virtual Account berbasis standar BI SNAP yang pertama di Indonesia bersama BPD Jatim, serta terobosan lain yang memudahkan proses e-purchasing,” ujarnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto