RADAR SURABAYA - Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 916,7 miliar yang berasal dari penerimaan pembiayaan melalui perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 925,9 miliar serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 9,1 miliar.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Erick Komala dalam rapat paripurna, Rabu (12/11). "Dengan demikian, terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 916,7 miliar yang merupakan hasil pengurangan antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2026, pembiayaan netto tersebut 100 persen dipergunakan untuk menutup defisit anggaran daerah," katanya.
Erick mengatakan sisi pembiayaan daerah, postur APBD Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap Silpa sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Silpa menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal Provinsi Jawa Timur.
"Namun, tingginya Silpa juga mencerminkan bahwa realisasi belanja daerah belum optimal, serta masih terdapat ruang fiskal yang belum termanfaatkan secara efektif dalam tahun anggaran berjalan," katanya.
Berdasarkan data perkembangan tahun 2025, posisi Silpatahun berjalan sempat mencapai puncaknya pada bulan Juni sebesar Rp 7,28 triliun, dan bertahan di kisaran Rp 6,34 triliun hingga akhir Oktober. Rasio Silpaterhadap total pendapatan daerah yang semula cukup tinggi yakni mencapai 71 persen di awal tahun kemudian menurun menjadi sekitar 25 persen menjelang akhir tahun.
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa fiskal APBD Jawa Timur berada dalam keadaan kurang sehat. Tren tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya selaras dengan dinamika penerimaan daerah. Meskipun secara nominal Silpa memberikan ruang pembiayaan untuk menutup defisit tahun berikutnya, secara substansi kondisi ini harus dibaca sebagai sinyal perlunya perbaikan manajemen kas dan disiplin penyerapan anggaran," paparnya.
Menurutnya, ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menata kembali strategi pengelolaan pembiayaan, agar SiLPA tidak lagi menjadi penyangga utama keseimbangan fiskal, melainkan menjadi indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD.
"Pengendalian belanja, penajaman prioritas, serta percepatan pelaksanaan program harus menjadi fokus bersama. Dengan demikian, Silpa dapat terdistribusi dalam bentuk program yang nyata dan manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur, " pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto