Ponorogo – Istilah “Jumat keramat” kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. “Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujarnya kepada jurnalis di Jakarta.
Ia menambahkan, saat ini tim KPK masih berada di lapangan melakukan rangkaian pemeriksaan. Sesuai prosedur, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring.
OTT ini berlangsung hanya dua pekan setelah KPK memberikan evaluasi keras terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, termasuk pengadaan barang dan jasa, pokok pikiran (pokir) DPRD, penyaluran hibah, hingga penggunaan e-katalog. KPK juga menyoroti beberapa proyek strategis di Ponorogo, seperti pembangunan RSUD, Monumen Reog dan Museum Peradaban, serta irigasi air tanah dalam.
Sebelumnya, dalam pertemuan di Gedung Merah Putih Jakarta pada 23 Oktober lalu, Kepala Satgas Korsup Wilayah III-1 Jawa Timur, Wahyudi, menyebut pendampingan tersebut bertujuan memperkuat sistem pengelolaan anggaran, bukan mencari kesalahan. Saat itu, Sugiri Sancoko bahkan menyatakan siap menjadikan evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan. Namun kini, ia justru terjerat OTT.
Profil Singkat Sugiri Sancoko
Sugiri Sancoko lahir di Desa Gelang Kulon, Sampung, Ponorogo, pada 26 Februari 1971. Ia meraih gelar Magister dari Universitas Dr. Soetomo Surabaya pada 2014. Karier politiknya dimulai di DPRD Jawa Timur periode 2009–2014 dan berlanjut pada periode berikutnya. Ia terpilih sebagai Bupati Ponorogo pada Pilkada 2020 dan kembali memenangkan Pilkada 2024 untuk periode 2025–2030.
Sejumlah kebijakannya kerap menjadi pembahasan publik, salah satunya kampanye penggunaan tanaman hidup sebagai pengganti karangan bunga pada acara seremonial yang ia sebut bagian dari gerakan penghijauan.
Bagian dari Deretan OTT KPK Sepanjang 2025
OTT terhadap Bupati Ponorogo ini menjadi yang ketujuh sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT antara lain:
1. Maret 2025 – OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
2. Juni 2025 – OTT terkait dugaan suap pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut.
3. 7–8 Agustus 2025 – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur.
4. 13 Agustus 2025 – OTT terkait dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
5. 20 Agustus 2025 – OTT dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
6. 3 November 2025 – OTT Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
Dengan penangkapan Bupati Ponorogo, rentetan OTT KPK pada 2025 kembali menyoroti integritas pejabat publik di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan detail barang bukti maupun pihak lain yang turut diamankan.
Editor : M Firman Syah