RADAR SURABAYA – Di tengah tekanan kebijakan nasional pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan RI Purbawa Yudhi Sadewa, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur (Jatim) harus beradaptasi dengan pengurangan anggaran cukup besar.
Plt Kepala Dinas PU SDA Jatim, I Nyoman Gunadi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pihaknya hanya akan mengelola anggaran sebesar Rp348,2 miliar, turun sekitar Rp200,6 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp547,8 miliar.
“Kalau dibandingkan tahun ini memang ada pengurangan cukup signifikan. Karena itu kami harus lebih cermat dalam pengelolaan, agar program prioritas masyarakat tetap berjalan,” ujarnya saat ditemui di Kantor PU SDA Jatim, Jumat (7/11).
Penurunan anggaran tersebut tak membuat Dinas PU SDA berhenti berinovasi. Nyoman menegaskan pihaknya telah menyusun skema efisiensi melalui pembagian proporsional antara belanja pegawai, mandatory budget, dan belanja program. “Untuk proyek fisik, kami alokasikan sekitar Rp 116 miliar. Beberapa di antaranya merupakan program yang menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Berbeda dengan instansi lain, proyek di PU SDA umumnya bersifat multiyears atau bertahap, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kondisi anggaran. Contohnya, pembangunan retarding basin Cermen di Kabupaten Gresik yang merupakan proyek penanganan banjir tahunan.
“Total kebutuhan proyek sekitar Rp 44 miliar, tapi karena progres di lapangan dan pembebasan lahan baru selesai sebagian, kami anggarkan dulu Rp 10 miliar untuk tahun depan,” tutur Nyoman.
Begitu pula dengan pemeliharaan Sungai Merakan di Situbondo yang tahun ini telah dikerjakan dengan dana Rp 9 miliar, dan tahun depan dilanjutkan Rp 3 miliar. Sedangkan pemeliharaan Sungai Glidik di Lumajang dijadwalkan berjalan tahun depan dengan anggaran Rp 2 miliar.
Salah satu program yang cukup terdampak adalah pembangunan sumur resapan Umbulan di kawasan hulu Pasuruan. Target awal sebanyak 1.700 titik, dengan 400 titik telah dikerjakan tahun ini dan 500 titik direncanakan tahun depan. Namun, karena keterbatasan anggaran, realisasi tahun depan hanya sekitar 100 titik dengan nilai Rp 1 miliar.
“Artinya bukan dibatalkan, tapi kami lakukan bertahap. Konsekuensinya, pencapaian target memang akan sedikit molor,” jelas Nyoman.
Irigasi Ketahanan Pangan Diserahkan ke Pusat
Kabar baik datang dari proyek-proyek irigasi ketahanan pangan yang kini mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025. Sesuai kebijakan baru, beberapa proyek irigasi yang sebelumnya dikerjakan Pemprov kini dilimpahkan ke pusat.
“Untuk tahun depan, kami sudah mengusulkan enam proyek dengan total nilai sekitar Rp 98 miliar,” ungkap Nyoman.
Enam proyek tersebut antara lain, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cawak (Kabupaten Bojonegoro), Rehabilitasi Irigasi Watu Putih (Ponorogo), Jaringan Pompa Butungan (Lamongan) Pembangunan Embung Pirang untuk suplesi air di Tuban, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Cungkup (Lamongan), Rehabilitasi Irigasi Jurang Dawir (Lamongan). “Bagi kami tak masalah dikerjakan oleh pusat. Yang penting proyeknya tetap berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Meski perencanaan telah disusun matang, Nyoman mengaku tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang sulit diprediksi, seperti banjir bandang atau luapan lahar dingin. Kondisi semacam itu bisa membutuhkan dana besar melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kalau skalanya kecil masih bisa kami tangani dengan pemasangan bronjong atau tanggul darurat. Tapi kalau besar, itu akan jadi tantangan tersendiri,” pungkasnya. (mus/gun)
Editor : Guntur Irianto