RADAR SURABAYA - Ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah Indonesia. Mulai dari sisi produksi hingga keamanan jalur distribusi logistik mendapat atensi khusus agar semua berjalan dengan baik dan stabil. Hal ini direspon Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.
Kepolisian meluncurkan sebuah program inovasi atau proyek perubahan bertajuk transformasi sistem penanganan kejahatan jalan raya untuk mendukung stabilitas keamanan dan ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur sebagai bagian dari upaya untuk mendukung agenda nasional ketahanan pangan.
"Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan," ujarnya, Jumat (7/11).
Menurut Jumhur, keamanan jalur distribusi bukan hanya soal kriminalitas jalan raya, tetapi juga soal ketahanan nasional. Saat pasokan pangan terganggu, ekonomi rakyat ikut terguncang. Berdasarkan data Subdit III Jatanras Polda Jatim, lebih dari seratus kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur utama logistik Jawa Timur sepanjang semester pertama medio 2024-2025.
Modusnya beragam, mulai dari perampasan langsung hingga penipuan dengan penyamaran sebagai aparat. "Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi," ucapnya.
Mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya ini menambahkan, berdasarkan kondisi tersebut, proyek perubahan mengusung strategi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektoral dengan membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Ditreskrimum Subdit Jatanras, Satlantas, Dinas Perhubungan dan instansi terkait.
"Melalui surat perintah Ditreskrimum Polda Jatim, dibentuklah tim kerja terpadu yang melibatkan Jatanras, Dinas Perhubungan, Satlantas, dan instansi terkait ketahanan pangan dengan penguatan sistem pengamanan dan pemanfaatan platform digital serta mempercepat respon dan tata kelola penanganan ancaman di lapangan," terangnya.
Jumhur menegaskan jika proyek ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga membangun budaya kerja prediktif dan preventif. Pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, serta pengembangan sistem digital menjadi bagian dari rencana aksi jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga 2026.
Menurutnya dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional sebagai prototipe pengamanan pangan, khususnya kejahatan di jalan raya.
Melalui kampanye publik bertajuk “Jalan Aman, Pangan Terjamin”, Polri juga berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan media dan testimoni dari pelaku logistik, pesan proyek ini menyebar hingga ke titik-titik distribusi pangan utama di Jawa Timur.
“Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil, maka dari situlah ketahanan nasional dibangun,” tuturnya.
Proyek perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi kepemimpinan di tubuh Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun sistem keamanan yang menopang kesejahteraan bangsa.
Sementara Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menilai gagasan atau proyek tersebut sebagai langkah kongkrit yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir,” ungkap dia. (rus/gun)
Editor : Guntur Irianto