RADAR SURABAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Desakan ini muncul lantaran kinerja sejumlah BUMD dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan, Fraksi Golkar mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) BUMD untuk melakukan pengawasan kinerja dan tata kelola perusahaan pelat merah milik Pemprov Jatim. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, M Hadi Setiawan, menegaskan bahwa langkah evaluasi menjadi krusial di tengah kondisi fiskal daerah yang menantang, terutama setelah adanya penurunan dana transfer pusat ke Jawa Timur sekitar Rp 2,8 triliun.
“Optimalisasi BUMD menjadi penting untuk mendulang PAD. Fraksi Partai Golkar mendorong evaluasi menyeluruh. Kalau memang dibutuhkan Pansus terkait evaluasi BUMD, kami siap mendorong pembentukan Pansus BUMD,” ujarnya, Minggu (19/10).
Hadi menjelaskan, keberadaan BUMD seharusnya menjadi penopang utama bagi pendapatan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Namun, hingga kini kontribusi BUMD dinilai belum sepadan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dikucurkan pemerintah provinsi.
Berdasarkan data, Pemprov Jatim memiliki tujuh BUMD dengan saham mayoritas (51 persen) dan 3 BUMD penyertaan dengan saham minoritas. Namun, menurut Fraksi Golkar, tidak semua BUMD tersebut menunjukkan performa menggembirakan.
“Beberapa BUMD maupun anak perusahaannya bahkan kembang-kempis. Ibaratnya, hidup segan mati tak mau,” ujar Hadi.
Kondisi ini dinilai memerlukan perhatian serius dari Pemprov Jatim. Oleh karena itu, Fraksi Golkar memastikan akan terus menggaungkan evaluasi dan mengupayakan perbaikan kinerja BUMD agar benar-benar mampu memberikan manfaat optimal bagi perekonomian daerah.
Selain itu, Hadi menyebut pihaknya juga akan berkomunikasi dengan delapan fraksi lainnya di DPRD Jatim untuk membahas kemungkinan pembentukan Pansus BUMD secara resmi.
“Kami ingin BUMD benar-benar berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar beban APBD,” pungkasnya. (*)
Editor : Lambertus Hurek