RADAR SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan dana transfer dari pemerintah pusat turun drastis hingga kisaran Rp 2,1 triliun, sehingga alokasi belanja daerah perlu dilakukan penyesuaian ulang.
Adhy mengaku baru menerima surat dari Dirjen Penerimaan Keuangan Kemenkeu terkait pengurangan dana transfer. Menurutnya hal ini otomatis ada perubahan dari rancangan 2026. "APBD kita pendapatannya turun dari transfer itu dan juga belanjanya akan disesuaikan," jelasnya, Rabu (15/10).
Baca Juga: Diduga Korsleting, Enam Rumah di Jalan Nyamplungan Surabaya Habis Terbakar
Konsekuensi dari pengurangan tersebut, lanjut Adhy R-APBD Jatim 2026 akan banyak efisiensi, belanja wajibnya seperti gaji dan lainnya tetap jalan tetapi belanja tusi (tugas dan fungsi), belanja program tentu akan terkoreksi.
"Jadi, semua program di dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) akan terkoreksi dan kita lagi merancang itu. Sebab dana transfer kita berkurang Rp 2,1 triliun," bebernya.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf membenarkan bahwa dana transfer dari pusat untuk R-APBD Jatim 2026 berkurang Rp 2,1 triliun sehingga belanja daerah harus dilakukan penyesuaian dan efisiensi di banyak hal.
"Untuk program, masih kita perhitungkan mana yang skala prioritas dan mana yang sudah menjadi kewajiban. Seperti gaji pegawai dan sebagainya itu kita ndak bisa diutak-utik.
Konsekuensi dari pengurangan tersebut, lanjut Adhy R-APBD Jatim 2026 akan banyak efisiensi, belanja wajibnya seperti gaji dan lainnya tetap jalan tetapi belanja tusi (tugas dan fungsi), belanja program tentu akan terkoreksi.
"Jadi, semua program di dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) akan terkoreksi dan kita lagi merancang itu. Sebab dana transfer kita berkurang Rp 2,1 triliun," bebernya.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf membenarkan bahwa dana transfer dari pusat untuk R-APBD Jatim 2026 berkurang Rp 2,1 triliun sehingga belanja daerah harus dilakukan penyesuaian dan efisiensi di banyak hal.
"Untuk program, masih kita perhitungkan mana yang skala prioritas dan mana yang sudah menjadi kewajiban. Seperti gaji pegawai dan sebagainya itu kita ndak bisa diutak-utik.
Tapi untuk tunjangan-tunjangan, dan kegiatan seremonial bisa kita kurangi cukup signifikan. Karena efisiensi ini sudah langsung diperintahkan Kemenkeu dan Bappenas ini yang harus dipangkas," jelasnya. (*)