RADAR SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengungkapkan sudah sejak awal pihaknya bersama keempat pimpinan dewan yang lainnya memutuskan untuk tidak melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Menurutnya ini dilakukan sejak ada instruksi dari Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran.
"Jadi memang ada anggaran Rp19 Miliar yang bisa digunakan untuk anggota DPRD Jatim melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," ujarnya kepada Radar Surabaya, Kamis (4/9).
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim disepakati bersama agar anggaran tersebut dikembalikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dialihkan ke kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan bisa langsung di rasakan masyarakat, khususnya Jawa Timur.
"Saya juga usul kalau anggaran PDLN dialihkan ke kegiatan lain yang bermanfaat seperti bansos, pasar murah dan program lainnya yang langsung bisa di rasakan rakyat," ungkapnya.
Lebih lanjut Sri Wahyuni menegaskan untuk kunker di dalam dan luar provinsi juga dilakukan efisiensi. "Jadi efisiensi itu bukan hanya jumlah kunjungan saja tapi anggarannya juga otomatis ikut dilakukan efisiensi," pungkasnya. (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista