RADAR SURABAYA — Anggaran perjalanan dinas luar negeri senilai hampir Rp 19 miliar dialihkan untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Kebijakan itu diambil setelah Presiden Prabowo menerbitkan moratorium kunjungan luar negeri bagi pejabat pemerintah.
"Karena ada moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kita menindaklanjuti instruksi itu. Tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri, dan kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Jawa Timur M Musyafak Rouf, Rabu (3/9).
Politisi PKB ini menambahkan, kondisi perekonomian saat ini yang masih lesu membuat pemerintah daerah perlu lebih peka dalam menyusun prioritas anggaran. "Ekonomi kurang bagus, banyak pengangguran, kaki lima sepi, toko-toko juga sepi. Maka dari itu, kami bersama eksekutif sepakat men-takedown semua kunjungan luar negeri," jelasnya.
Musyafak menambahkan, anggaran hasil pengalihan itu akan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025. "Yang semula dianggarkan hampir Rp 19 miliar, itu semua kita kembalikan untuk program kemasyarakatan yang menyentuh langsung dan bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Musyafak juga mengingatkan para legislator untuk menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. "Teman-teman DPRD kita minta untuk bisa menjaga diri, tidak memancing kecemburuan dan tidak menampilkan flexing-flexing yang menyebabkan masyarakat marah dengan kondisi yang ada," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Yordan M Batara Goa. Menurut dia, hasil pergeseran anggaran tersebut difokuskan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil.
"Pergeseran anggaran yang kemarin kita bicarakan, yaitu tentang beasiswa untuk anak-anak desil 1 dan desil 2 yang memang kategori miskin itu ditambah. Kemudian ada untuk seniman, kita alihkan untuk apresiasi seniman," jelas Yordan.
Yordan menambahkan, anggaran juga dialokasikan untuk pelatihan perangkat desa dalam menghadapi pengelolaan Koperasi Merah Putih, pasar murah, serta bantuan sosial lain. "Selain sangat menunjang kebutuhan masyarakat juga efektif untuk mencegah inflasi. Kalau inflasi kan masyarakat juga yang akan terdampak," jelasnya.
Menurut Yordan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan DPRD Jatim terhadap kebutuhan mendesak rakyat. Tidak hanya itu. Ada beberapa kegiatan yang lebih efektif kalau dalam situasi sekarang ini kita alihkan dalam bentuk yang bisa diterima rakyat secara langsung," pungkasnya. (mus)
Editor : Lambertus Hurek