RADAR SURABAYA – Prevalensi stunting di Jawa Timur turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024, jumlah balita yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis masih mencapai 430.780 anak.
Namun Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur menyatakan pelaksanaan program penurunan stunting maupun anggarannya belum merata.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundary Renny Pramana mengatakan hal ini bukan sekadar penurunan angka, tapi tentang bagaimana pemerataan program bisa benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan.
"Saat ini, masih banyak ketimpangan, baik dalam hal anggaran maupun pelaksanaan program," katanya, Minggu (10/8).
Renny juga mengungkapkan bahwa meskipun APBD Jawa Timur tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk penurunan stunting, distribusinya belum merata antar daerah.
Kabupaten Jember dan Mojokerto, misalnya, yang memiliki prevalensi stunting tinggi, belum mendapat alokasi anggaran yang proporsional.
“Harus ada evaluasi serius terhadap alokasi anggaran. Daerah dengan angka stunting tinggi semestinya menjadi prioritas utama dalam pembagian anggaran dan sumber daya,” tegasnya.
Politisi asal Kediri ini juga menyoroti perbedaan drastis dalam keberhasilan program antar wilayah.
Kota Surabaya, dengan pendekatan berbasis teknologi seperti aplikasi Sayang Warga, berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9 persen pada 2021 menjadi hanya 1,6 perse pada 2023. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Jember dan Mojokerto masih tertinggal jauh.
“Kita bisa belajar dari Surabaya, bagaimana inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik bisa menghasilkan perubahan nyata. Tapi daerah lain perlu diberi kapasitas yang sama untuk bisa meniru keberhasilan ini,” lanjut Renny.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, khususnya di daerah terpencil.
Hal ini menyebabkan rendahnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif di wilayah yang justru paling rentan.
Renny menekankan pentingnya pelatihan dan pemberdayaan tenaga kesehatan lokal, termasuk kader-kader gizi yang ada di masyarakat.
“Kalau kita serius ingin menurunkan angka stunting, maka investasi SDM di lapangan adalah harga mati,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, kata kakak kandung Gubernur DKI Pramono Anung ini, mendorong agar redistribusi anggaran penanganan stunting ini dibahas dan dimasukkan dalam Perubahan APBD 2025 yang saat ini sedang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kita ingin ada penguatan program stunting dalam pembahasan APBD Perubahan. Kami sudah mengusulkan agar daerah dengan kondisi gizi kronis tinggi menjadi perhatian khusus dalam pembahasan ini,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim.
Sebagai bagian dari evaluasi, Renny juga mendorong sejumlah langkah kebijakan strategis, antara lain Redistribusi anggaran secara adil berdasarkan prevalensi stunting per daerah.
Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Pengembangan teknologi informasi untuk memantau status gizi secara real-time. Penguatan kolaborasi lintas sektor agar program penurunan stunting lebih holistik.
“Penanganan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Ini harus melibatkan semua sektor—pendidikan, sosial, hingga pertanian. Kita butuh kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” tegas nya (mus/vga)
Editor : Vega Dwi Arista