RADAR SURABAYA — Sebanyak 16 kabupaten/kota di Jawa Timur hingga kini belum menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih mengatakan banyak hal yang membuat belasan kabupaten/kota itu belum UHC.
“Alasannya macam-macam. Misalnya Kabupaten Malang, mereka sempat mencoba menerapkan UHC, tapi dana yang dialokasikan tidak cukup menutupi kebutuhan. Akibatnya terjadi kegaduhan, karena di tengah jalan program mandek dan banyak layanan yang akhirnya terhenti,” ungkapnya, Kamis (7/8).
Namun, politisi PKB ini juga mengungkapkan ada daerah yang secara fiskal dianggap mampu, tetapi belum juga mengambil kebijakan UHC. Salah satunya adalah Kabupaten Kediri.
“Ini harus ditelusuri lebih jauh. Padahal, kalau dilihat dari sisi anggaran, Kediri kuat. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka belum menerapkan UHC?” ujarnya.
Lebih lanjut, Hikmah menilai bahwa keberadaan UHC sebenarnya sangat berpihak kepada rakyat, karena masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis.
Namun di sisi lain, BPJS Kesehatan menjadi pihak yang sangat diuntungkan dari UHC ini.
“UHC memberikan kepastian bahwa seluruh masyarakat dicover oleh BPJS. Tapi yang terpenting adalah promosi kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan belum menunjukkan pos anggaran untuk kegiatan promosi kesehatan. Bagaimana pun caranya klaim BPJS akan tinggi karena tingkat masyarakat yangbsakit juga tinggi,” jelasnya.
“Kalau mau menurunkan klaim, ya harus dicegah agar masyarakat tidak sakit. Dengan cara promosi kesehatan, penyuluhan gizi di sekolah, kunjungan ke pesantren, pendampingan lansia dan disabilitas secara rutin, serta edukasi penyakit endemik seperti demam berdarah. Sayangnya, kegiatan-kegiatan itu tidak masuk dalam pembiayaan BPJS," tegasnya.
Menurutnya kegiatan promotif dan preventif saat ini masih bergantung pada anggaran dari Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
“Ketika dana yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan, justru lebih banyak menunggu pasien datang dalam kondisi sakit, daripada aktif melakukanpencegahan,” ujarnya.
“Kalau pola ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa besar anggaran BPJS, tetap saja akan jebol. Beban layanan meningkat, rumah sakit mengeluh soal pending klaim, dan pembayaran terlambat,” sambungnya.
Komisi E menekankan bahwa upaya utama seharusnya adalah mendorong gaya hidup sehat di masyarakat.
“Dan ini perlu didanai dari manapun. UHC atau tidak menjadi tidak penting,” pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa