RADAR SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan segar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, fokus utama saat ini adalah pengawasan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya dalam produk pangan.
"Pengujian rutin kami lakukan terhadap sampel sayur, buah, dan produk segar lain dari pasar tradisional maupun modern. Ini untuk mendeteksi residu pestisida atau logam berat," ujar Khofifah, Rabu (2/7).
Langkah ini merupakan bagian dari strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur. Program Gerakan Pangan Aman juga terus diperkuat dengan uji cepat pangan di sentra produksi seperti apel di Malang, sayur di Batu, dan ikan di Lamongan.
Pemprov Jatim juga mendorong penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pelatihan petani dan sertifikasi untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, dan beras. Untuk mendukung pengawasan, Jatim memiliki laboratorium khusus seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya.
"Kami juga berkolaborasi dengan BPOM Jatim dalam pemantauan cemaran mikroba dan bahan kimia," tambah Khofifah.
Baru-baru ini, Jatim meraih peringkat pertama Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) tingkat nasional dari Badan Pangan Nasional. Skor IKPS Jatim tahun 2024 mencapai 80, dengan rincian penilaian dari lima indikator: SDM dan kelembagaan (14), penjaminan keamanan pangan (28), perdagangan (20), kesehatan masyarakat (8), dan kesadaran masyarakat (11).
"Prestasi ini adalah hasil kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan pangan segar di Jawa Timur," kata Khofifah.
Ia berharap capaian ini dapat terus menjadi indikator utama dalam pembangunan sektor pangan, sekaligus mendukung target nasional IKPS pada 2025 sebesar 61. (mus)
Editor : Lambertus Hurek