RADAR SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menanggapi terkait pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut untuk sementara 16 pulau Trenggalek yang bersengketa dengan Tulungagung masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur.
"Kami masih konsultasi dengan Kemendagri. Jadi ini suatu hal yang perlu kehati-hatian dalam membuat pernyataan,” ujar Emil usai rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Kamis (26/6).
“Jadi saya bersama dengan jajaran Pemprov Jatim dengan kehati-hatian masih melakukan konsultasi dengan Kemendagri sebagai pemegang kewenangan terkait hal ini," imbuhnya.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa penambahan jumlah pulau yang jadi objek sengketa, yakni dari 13 menjadi 16 pulau, merupakan hasil telaah Kemendagri dan pemangku kepentingan lainnya.
“Pulau yang disengketakan yang selama ini disampaikan itu 13. Setelah kami telaah bersama, terdapat kesamaan, kesamaan klaim di mana dari Tulungagung dan Trenggalek, sehingga kami tata sekalian untuk 16 pulau tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Komjen (Purn) Tomsi Tohir mengatakan, untuk sementara, 16 pulau Trenggalek yang bersengketa dengan Tulungagung masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur, Selasa (24/6).
"Jadi tidak masuk Trenggalek, tidak juga masuk Tulungagung. Masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur," katanya.
Tomsi menyampaikan, rapat lanjutan akan digelar pada awal Juli 2025 mendatang. Nantinya, rapat itu akan dihadiri langsung oleh pemerintah pusat, Gubernur Jatim, Ketua DPRD Trenggalek, Ketua DPRD Tulungagung, Bupati Tulungagung, hingga Bupati Trenggalek.
"Kita akan melanjutkan rapat musyawarah mengenai penataan administrasi 16 pulau tersebut," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari