RADAR SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendukung rencana peluncuran kapal cepat rute Banyuwangi-Denpasar pada 16 Juni 2025. Namun, mereka meminta Pemprov Jatim berkoordinasi intensif dengan Pemprov Bali dan Kemenhub untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan resistensi sosial.
"Proyek ini terobosan bagus, tapi harus dikawal ketat dari sisi regulasi, teknis, dan sosial," tegas Martin Hamonangan, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sabtu (8/6).
Martin menekankan pentingnya kajian mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum layanan beroperasi. Ia meminta ada jaminan keadilan bagi nelayan, UMKM sekitar pelabuhan, serta kesiapan infrastruktur pendukung.
"Harus ada skenario darurat jika terjadi gangguan teknis atau bencana," ujarnya.
Kapal cepat dengan waktu tempuh 2,5 jam ini dinilai bisa mempercepat konektivitas, memudahkan mobilitas warga, dan mendongkrak ekonomi lokal. Namun, Martin mengingatkan agar layanan ini harus terjangkau, bukan hanya untuk kalangan menengah atas.
"PDI Perjuangan akan memastikan kapal cepat ini memberi manfaat merata, bukan jadi wisata eksklusif," tegasnya.
Layanan ini juga diharapkan bisa mengurangi kepadatan antrean di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, terutama saat liburan. (*)
Editor : Lambertus Hurek