RADAR SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendukung pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Langkah ini juga sejalan dengan visi kepemimpinan baru di Jawa Timur yang mengusung semangat Gerbang Baru Nusantara.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha, menyampaikan bahwa usulan pembentukan BUMD Pangan telah lama disuarakan oleh Fraksi Golkar.
Menurutnya, BUMD Pangan sangat penting untuk menjamin stabilitas distribusi pangan sekaligus mengantisipasi lonjakan kebutuhan, terutama di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Daerah Khusus Jakarta.
“Fraksi Golkar sudah lama mengusulkan hal ini karena BUMD Pangan penting untuk menjamin distribusi pangan tetap stabil, sekaligus
mengantisipasi meningkatnya kebutuhan, khususnya di IKN dan wilayah Daerah Khusus Jakarta,” ujar Pranaya di Surabaya, Rabu (28/5).
Peran Strategis Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional
Pranaya menegaskan bahwa keberadaan BUMD Pangan sangat strategis, mengingat posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Sebagai anggota Komisi C DPRD Jatim, ia menilai posisi geografis provinsi ini yang relatif dekat dengan IKN menjadi keunggulan dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah tersebut.
“Jawa Timur selama ini sudah menjadi penyedia utama kebutuhan pangan di kawasan timur Indonesia.
Jika tidak dikelola dengan sistem distribusi yang baik, potensi ini justru bisa menimbulkan gejolak harga dan kelangkaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, di tengah dinamika pasar bebas, kehadiran pemerintah daerah melalui BUMD menjadi sangat penting untuk mencegah praktik kartel dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
Sinergi dengan Program Nasional dan Potensi PAD
Lebih lanjut, Pranaya menilai pembentukan BUMD Pangan sejalan dengan program makan siang bergizi gratis yang akan diluncurkan oleh
pemerintahan Prabowo-Gibran pada tahun 2025. Menurutnya, program tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
“Perputaran ekonomi dari program tersebut bisa mencapai triliunan rupiah. BUMD Pangan juga berpotensi menjadi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Usulan Mekanisme Pembentukan BUMD
Fraksi Golkar telah mengusulkan dua skema kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembentukan BUMD Pangan. Pertama, membentuk entitas baru melalui peraturan daerah (perda).
Kedua, melakukan revisi regulasi yang ada dan melakukan spin off dari unit usaha yang telah berjalan.
“Salah satu yang bisa dijadikan dasar adalah Puspa Agro di bawah PT Jatim Graha Utama. Fasilitas seperti gudang, cold storage, dan lahan sudah tersedia, tinggal optimalisasi,” paparnya.
Komitmen Pengawalan dalam Pembahasan APBD 2025
Pranaya memastikan bahwa usulan pembentukan BUMD Pangan telah dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jawa Timur tahun 2025.
Ia menegaskan, Fraksi Golkar bersama Komisi C dan Biro Perekonomian Pemprov Jatim akan terus mengawal realisasi program ini.
“Kami ingin Jawa Timur tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam rantai distribusi pangan nasional,” pungkasnya.(mus)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan