RADAR SURABAYA - Kasus perkawinan anak di Jawa Timur (Jatim) masih tetap tinggi. Hal ini miris karena pada usia tersebut seharusnya anak masih berhak mendapatkan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim Indriani Yulia Mariska dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Senin (26/5).
"Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama bahwa Angka Dispensasi Kawin Jawa Timur Pada tahun 2022 sebesar 15.095, tahun 2023 sebesar 12.334 dan tahun 2024 sebanyak 8.753. Data tersebut merupakan data formal yang tercatat pada Pengadilan Tinggi Agama," jelasnya.
Namun, lanjut Indriani, perkawinan anak yang tidak melalui dispensasi kawin justru lebih banyak di tengah masyarakat.
Hal ini berarti kasus perkawinan anak menjadi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang harus disenergikan dengan instansi terkait dan masyarakat.
"Perkawinan anak tidak hanya berdampak pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga meningkatkan potensi kemiskinan struktural yang sulit diputus," katanya.
Politisi PDIP ini mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi, instansi terkait, dan masyarakat sipil untuk menekan angka perkawinan anak.
Edukasi, pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum menjadi tiga pilar penting yang harus terus diperkuat.
"Perkawinan anak bukan sekadar isu keluarga, ini adalah persoalan masa depan generasi kita. Kita tidak bisa menutup mata," katanya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari