RADAR SURABAYA - Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menekankan pentingnya sinergi antara PKK dan pemerintah daerah.
Khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan berbagai program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan OPD, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya adalah kunci utama keberhasilan program kita,” ujar Arumi. saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Ketua TP PKK Kabupaten Madiun Erni Sri Handayani Hari Wuryanto masa jabatan 2025-2030 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (10/3).
Arumi menyampaikan penghargaan atas dedikasi TP PKK Kabupaten Madiun dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.
Dia juga menekankan bahwa inovasi harus menjadi bagian dari setiap program yang dijalankan.
“ Kita harus berani berinovasi. Cara-cara lama yang tidak efektif harus kita tinggalkan. PKK harus mampu menghadirkan solusi baru yang lebih adaptif, terutama di era digital seperti sekarang,” tuturnya.
Lebih lanjut, Arumi juga menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, program PKK akan difokuskan pada penguatan kelembagaan dari tingkat kabupaten hingga desa atau kelurahan.
Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, administrasi, serta tata kelola organisasi yang lebih profesional dan transparan.
Selain itu, prioritas program seperti pengentasan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga menjadi fokus utama.
Dengan pendekatan berbasis inovasi dan teknologi, PKK diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Arumi juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pemanfaatan informasi teknologi dalam berbagai program PKK.
“Administrasi berbasis digital bukan hanya untuk kemudahan pencatatan, tetapi juga sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kita. Begitu juga dalam pemasaran produk unggulan daerah. Kita harus mulai beralih ke platform digital agar produk dari kelompok-kelompok binaan PKK bisa lebih dikenal luas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang mengatur Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
Sebagai Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan peran Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
“Kader Posyandu adalah ujung tombak dalam memastikan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam upaya pencegahan stunting. Oleh karena itu, kader harus terus meningkatkan kompetensinya. Saya ingin melihat kader-kader PKK dan Posyandu di Kab Madiun menjadi contoh bagi daerah lain dalam inovasi layanan kesehatan berbasis komunitas,” katanya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa