RADAR SURABAYA - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai secara resmi sudah melaunching Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2024/2025.
Sekaligus penandatanganan pakta integritas antara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Sekolah SMAN, SMKN dan SLBN Se-Jawa Timur, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan dengan operator cabdin dan operator sekolah seluruh Jawa Timur.
Aries menyebut ada beberapa hal untuk mewujudkan pelaksanaan PPDB 2024 bisa sukses.
Yang pertama yaitu dengan menjaga kekompakan semua penyelenggara yang muaranya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dinas Pendidikan dengan tim ITS Surabaya.
"Yakni dengan memahami petunjuk teknis (juknis) PPDB 2024 sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan, Kita harus paham betul betul juknis karena merupakan bagian penting dari tugas yang kita emban, integritas perlu kita jaga jika ada hal-hal teknis dan nonteknis yang merupakan bagian dari dinamika di lapangan,” ujarnya, Minggu (19/5).
Aries juga meminta untuk menjaga integritas, karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya PPDB merupakan beban yang berat bagi semua yang terlibat di dalamnya, termasuk kepala sekolah, kepala cabang dinas hingga kepala dinas pendidikan provinsi itu sendiri.
"Untuk itulah diperlukan penandatanganan pakta integritas mengiringi dimulainya PPDB tahun ini. Saya yakin kalau kita teguh terhadap pendirian kita, komitmen kita dan apa yang telah kita tandatangani sebagai pakta integritas. Saya yakin PPDB tahun ini bisa kita laksanakan dengan baik," terangnya.
Menurut Aries, dengan patuh terhadap juknis merupakan cara untuk mengurangi beban yang berat dalam pelaksanaan PPDB.
"Karena kita berhadapan dengan berbagai elemen masyarakat. Bukan hanya masyarakat tapi juga elemen elemen lain yang tentunya kita harapkan mereka memahami tugas pokok kita sebagai pelaksana PPDB yang ingin menekankan PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel," paparnya.
Aries yang juga menjabat sebagai Pj Wali Kota Batu tersebut mengatakan bahwa perlu adanya sosialisasi secara masif hingga ke masyarakat mulai cabang dinas, para pengawas sekolah, hingga pihak sekolah yang melibatkan komite untuk digerakkan memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat.
Aries juga berpesan ketika masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) mengimbau kepada para kepala sekolah untuk tidak memaksakan memakai seragam sekolah.
Namun memberikan waktu kepada peserta didik untuk menyesuaikan seragam sesuai regulasi yang ditetapkan oleh sekolah.
"Nanti MPLS jangan diwajibkan menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan. Biarkan saja mereka menggunakan seragam yang mereka miliki. Nanti setelah berjalan baru menyesuaikan dengan ketentuan seragam di masing masing sekolah, baik itu SMA, SMK maupun SLB," tuturnya.
Karena menurutnya daftar ulang merupakan proses mendaftarkan anak ke sekolah di mana dia diterima.
Bukan kewajiban untuk memaksakan membeli seragam sekolah pada saat itu juga.
"Meskipun moratarium terkait seragam sekolah telah dicabut, jangan ada pemaksaan membeli pada saat daftar ulang," pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa