SURABAYA - Bertempat di Grha Wicaksana Praja, Kantor Gubernur Provinsi Jatim, Sabtu (16/12), Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Koordinator Wilayah Jawa Timur menggelar dialog untuk merumuskan konsep usulan untuk memajukan masyarakat Jawa Timur
Hasil dari dialog dan pemikiran KAUJE ini akan diserahkan ke pemimpin daerah Jawa Timur, sebagai sumbangsih alumni Univesitas Jember kepada masyarakat, khususnya warga Jatim.
Tujuannya agar dapat dijadikan pijakan Gubernur Jatim periode selanjutnya, mengingat periode ini jabatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan berakhir pada 31 Desember 2023, dan Pilkada 2024 akan digelar pada November 2024.
Lutfil Hakim selaku alumnus FISIP UNEJ angkatan 1983 yang juga ketua PWI Jatim mengatakan, ada sejumlah catatan dan pekerjaan rumah (PR) bagi Provinsi Jatim yang harus dilakukan jika mengacu pada program Indonesia Emas 2045.
Salah satu pemateri pada dialog ini, ekonom UPN Veteran Jatim, Dr Ignatius Martha Hendrati, M.E, mengatakan Jatim butuh menerapkan green economy.
"Tapi di sini kita ajukan pertanyaan, pentingkah memasukkan sirkuler ekonomi dalam RPJMD 2024, menanggapi RPJPN yang ditetapkan pemerintah 2025-2045," jelas Ignatia yang alumnus FE UNEJ angkatan 1984 ini.
Di situ katanya dibutuhkan penajaman sinkronisasi RPJMN, di mana RPJMN dan RPJMD sebagai pedoman yang harus dilakukan.
"Kita lihat sasaran di visi 2045, bahwa kita akan menjadi negara maju, dengan pendapatan perkapita seperti negara maju, kemiskinan nol persen, ketimpangan kecil, daya saing tinggu, emisi GRK, dan net zero emission," bebernya.
Dalam Perpres nomor 39 tahun 2023, manajemen risiko pembangunan nasional sudah dilakukan di 2025-2029, dan ditetapkan sejak tahap perencanaan, hingga pada pelaksanaan, dan pasca.
Ignatia menekankan transformasi ekonomi, melalui iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi. "Dari sini, penguatan berbasis sumberdaya alam. Saya ingin menekankan penerapan ekonomi hijau," tambahnya.
Sementara pemateri lainnya, Wakil Dekan III Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga, Dr Imron Mawardi, SP, M.Si melihat Jatim dari indikator pertumbuhan ekonomi masih on the track.
Alumnus Fakultas Pertanian UNEJ angkatan 1989 ini mencontohkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim 74,65 masih di atas rata-rata nasional. Tapi faktanya tidak merata di semua daerah, misal Kabupaten Bondowoso masih 60.
Jika dilihat usia di atas 25 tahun, rata-rata pendidikannya itu 8,1 tahun artinya tidak lulus SMP.
"Ini kan PR, kenapa IPM naik, tapi pendidikan mereka rendah. Jika IPM tinggi maka ada kesejahteraan di situ. Nah usaha yang harus dilakukan ke depan adalah memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan," beber Imron.
Jika dilihat indeks angka kemiskinan di Jatim sudah baik di angka 10, artinya ada 4,1 juta jiwa penduduk Jatim yang miskin. Di tingkat nasional ada 25 juta penduduk miskin.
Yang penting lagi soal kontribusi ekonomi Jatim terbanyak di bidang manufaktur 30 persen, perdagangan 15 persen, dan pertanian11 persen.
"Padahal orang miskin mayoritas di pedesaan yakni 13,3 persen, di kota hanya 7 persen. Jika fokusnya ke manufaktur maka tidak akan menyelesaikan masalah.
Jangan mengacu makro ekonomi saja, membangun sektor pertanian itu juga membangun manufaktur berbasis pertanian," jelasnya.
Selanjutnya, kata Imron, ke depan harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tapi ini diakui tantangannya besar dan butuh kerja keras.
Contohnya soal industri halal di Jatim yang peluangnya besar. Hanya saja faktanya kontribusi itu dari sisi konsumen, bukan produsen.
"Kenapa dapur halal, penyedia daging halal terbesar justru Brazil dan Italia. Karena memang infrastruktur kita jelek. Bayangkan kita datangkan sapi dari pedalaman NTB ke Jawa biayanya lebih mahal dibanding beli dari Australia," jelas Imron.
Sementara anggota DPR RI dari Komisi 6, Sarmuji, SE, M.Si mengatakan, kemiskinan di Jatim belum bisa diselesaikan karena lebih tinggi dari nasional, yakni 10,43. Sedangkan angka nasional 9,3.
Sarmuji menyinggung bahwa format ke depan adalah membangun dengan prinsip transformasi struktural sebagai basis utama, bukan pendapatan daerah bruto.
Dia mengingatkan soal teori James A Stoner, jika membangun sektor pertanian, ada moral ekonomi petani dan mantra ekonomi yang tak boleh dilupakan yakni agriculture evolution.
Lahan pasti terbagi, ada konstrain bahwa lahan makin sedikit. Padahal tenaga kerja tetap. "Maka harus ada solusi untuk menyelesaikan itu dengan mencarikan wahana baru bagi penduduk pedesaan, semisal wisata desa," ujar alumnus Fakultas Ekonomi UNEJ angkatan 1992 ini.
Sarmuji yang juga Ketua PP KAUJE mengatakan bahwa rumusan pemikiran ini akan dimatangkan dan dibukukan sebagai sumbangsih dari KAUJE Jatim untuk pemerintah daerah.
Selain dialog, pada kesempatan ini juga dilakukan pengukuhan Lutfil Hakim sebagai Ketua Korwil KAUJE Jatim dan Eries Jonifianto sebagai Ketua KORDA KAUJE Surabaya oleh Ketua PP KAUJE Sarmudji.
Sementara itu Staf Ahli Gubernur, Budi Raharjo yang mewakili gubernur, berterima kasih atas masukan dan saran dari KAUJE. Dia berharap KAUJE terus mengembangkan diri dan memberi kontribusi kepada bangsa, termasuk Jatim.
Dialog dan pengukuhan KAUJE Korwil Jatim dan Korda Surabaya ini juga dihadiri Wakil Rektor 1 UNEJ Profesor Drs Slamin MComp.Sc, Ph.D, dan Wakil Rektor II Prof Dr drg Sri Hermawati, Ph.D. (mus/rak)
Editor : Jay Wijayanto