RADAR SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendorong kabupaten, kota dan provinsi saling bersinergi memberikan hasil nyata kepada masyarakat melalui Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengatakan, setelah sukses mewujudkan RB Berdampak di sektor kemiskinan dan investasi, kini fokus selanjutnya adalah mendorong penggunaan produk dalam negeri atau Bangga Buatan Indonesia (BBI). Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Sekdaprov Adhy pun berbagi resep upaya Pemprov Jatim meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pertama melibatkan pelaku UMKM.
Peran UMKM dinilainya sangat penting. “Ketika pandemi Covid-19, melumpuhkan sebagian sektor, ekonomi Jatim terbilang baik. Hal itu karena ditopang pelaku UMKM,” kata Adhy, Rabu (6/12) .
Bahkan kontribusi pelaku UMKM terhadap PDRB Jatim setiap tahun meningkat. Di tahun 2022 meningkat sebesar 0,55 persen dibandingkan tahun 2021.
"Tahun 2021 sebesar 57,81 persen. Sedangkan tahun 2022 sebesar 58,36 persen atau senilai Rp 1,593 triliun," katanya.
Tidak hanya melibatkan UMKM, Adhy mengatakan pentingnya sosialisasi teknis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memberikan kesempatan kepada para penyedia memenuhi kebutuhan instansi pemerintah.
Upaya Pemprov Jatim melakukan percepatan TKDN antara lain sosialisasi terkait peraturan TKDN kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha. Lalu, melakukan
standarisasi dan pendampingan standarisasi (FGD, pelatihan, seminar) serta pemasaran melalui misi dagang, business matching online dan offline.
"Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan koperasi," kata Adhy.
Pada 23 November lalu, Adhy menyebut perusahaan industri yang produknya telah memiliki sertifikat TKDN sebanyak 845 perusahaan. Jumlah itu sekitar 11,2 persen dari total 7.484 industri di Jatim yang sudah terdaftar di SIINas.
Kemudian sertifikat yang masih berlaku sebanyak 7.906 dari total 30.390 sertifikat yang masih berlaku. "Sedangkan sertifikat yang sudah expired sebanyak enam sertifikat," lanjutnya.
Lebih lanjut Adhy mengatakan, upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional terwujud dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk impor.
Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 188/195/KPTS/013/2022, dibentuk tim peningkatan penggunaan dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja.
"Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan bekerja pemerintah dan meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia," jelasnya.
Upaya-upaya tersebut juga didukung dengan kebijakan gubernur berdasarkan surat edaran gubernur Jatim No. 027/2337/022.1/2021 tentang pelaksanaan Program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online).
Adhy menjelaskan, kelebihan-kelebihan Jatim Bejo adalah menyederhanakan SPJ pengadaan barang/jasa, menambah metode pembayaran menggunakan virtual account, menambah fitur pinjaman bagi penyedia pada yang tergabung dengan Jatim Bejo memanfaatkan BPD Jatim, menambah batasan nominal pemanfaatan Ganti Uang (GU) dari Rp 50 Juta menjadi maksimal Rp 200 Juta serta mengintegrasikan proses PBJ hingga pembayaran.
Sementara E-katalog yang tercantum dalam Instruksi Gubernur Jatim No. 1/INST/013/2022 tentang P3DN dan Produk UMK, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan GNBBI pada Pelaksanaan PBJ di Lingkungan Pemprov Jatim.
"Berdasarkan sumber dari monev katalog tanggal 24 November 2023, jumlah katalog lokal di Jatim total ada 99 etalase. 17 etalase pekerjaan konstruksi. Sebanyak 163.856 produk tayang dengan total transaksi Rp 2,8 triliun," jelasnya. (mus)
Editor : Nofilawati Anisa