“Misalnya, di SMAN 1 Kasiman Bojonegoro, jika pagu yang disediakan 300 siswa, namun yang baru terisi PPDB 200 anak. Maka, sisanya akan dipenuhi siswa yang ada di wilayah perbatasan. SMAN 1 Kasiman ini berada di perbatasan Bojonegoro, Jawa Timur, dan Blora, Jawa Tengah. Sekolah ini sangat dekat dengan wilayah Cepu. Siswa hanya cukup berjalan lima menit untuk sampai sekolah,” ujar Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dispendik Jatim Alfian Majdi, Selasa (11/4).
Alfian mengakui anak-anak Jawa Tengah masyoritas bersekolah di Jawa Timur. “Jika dibatasi persentase hanya 2,5 sampai 3 persen saja siswa yang masuk. Nah, ini kan sangat disayangkan. Apalagi jumlah pagu yang terpenuhi tidak sampai 50 persen di sekolah itu. Karenanya, kita tiadakan kuota ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Tim Inspektorat Jendral (Irjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan pemantauan persiapan PPDB di Jawa Timur. Meski baru akan dibuka Juni mendatang, pantauan ini untuk melihat kesesuaian pelaksanaan PPDB Jatim dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021.
Pengendali teknis tim Irjen Kemdikbudristek Hudi Sulistyo mengungkapkan, kebijakan baru PPDB 2023 di Jatim dinilai Hadi cukup bagus. Misalnya, jalur afirmasi yang mengakomodir elemen masyarakat menengah ke bawah. Kemudian jalur akademik dan nonakademik yang mengakui seluruh kejuaraan untuk dihitung poin dalam PPDB.
“Apa yang dilakukan Jatim ini patut diapresiasi karena pendidikan untuk semua elemen. Pada prinsipnya PPDB harus objektif, transparansi, dan akuntabel,” katanya. (mus/rek) Editor : Administrator