Rapat Koordinasi ini langsung dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov Heru Tjahjono serta Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Anik Maslachah, dan juga Ketua Fraksi dan Ketua Komisi di DPRD Jatim, DPRD Kabupaten/Kota se Jatim.
Dalam rakor tersebut Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron meminta dan mengajak kepada kepala daerah se Jatim untuk jihad masa kini yaitu melawan korupsi.
Menurut mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) ini, jati diri Jatim terutama kota Surabaya ini merupakan terdapat pahlawan yang rela berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan.
“Maka saatnya kepala daerah di Jatim menggelorakan semangat jihad melawan korupsi, dan rapat koordinasi kami harap benar-benar menghasilkan yang positif dan tidak ada lagi kepala daerah di Jatim tidak terlibat korupsi lagi,” tegas Nurul Ghufron.
Ghufron menambahkan pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah pusat untuk mewujudkan dan mengelolah tujuan pemerintah pusat di daerah.
Yaitu membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap masyarakatnya, kemudian menyejahterahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Ia berharap pada Hari Anti Korupsi se dunia pada 9 Desember mendatang, angka korupsi di Indonesia khususnya di Jatim tidak naik lagi. Berdasarkan data KPK untuk tindak pidana korupsi yang masuk mulai 2004 hingga 31 Maret 2021 ada 750 kasus penyuapan diantaranya pengandaan barang dan jasa, penyalagunaan anggaran, pungutan, hingga proses perizinan.
Lebih lanjut Ghufron menambahkan ouput dari rakor ini adalah gubernur, bupati, walikota dan DPRD harus satu visi dan satu misi yaitu memajukan Jawa Timur.
Selain itu menurutnya, juga harus melakukan koordinasi yang harmoni sesuai dengan perannya masing-masing seperti eksekutif melakukan kinerjanya dan DPRD pengawasan, dan ketiga yaitu saling terbuka dan tersuport antara pihak eksekutif dan legeslatif.
“Jika semua ini terwujud maka kelemahan dan kelebihan saling menutupi untuk bergandeng tangan untuk jihad melawan korupsi,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama meminta kepala daerah di Jatim mulai sekarang mengubah dan memperbaiki diri dari jajarannya pemerintah daerah dengan mengoptimalkan fungsi inspektorat, dan pengawasan dari DPRD. Dan ini harus segera mendapatkan dukungan.
“Kepala daerah di Jatim untuk segera meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK sesuai dengan implementasi di lapangan, minimal 90 persen,” jelasnya.
Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan berdasarkan capaian MCP untuk Jatim mencapai 66,88 persen. Kemudian rata-rata kabupaten/kota se Jatim mencapai 60 persen, sedangkan untuk nasional 45 persen.
Jadi pada posisi upaya untuk menjaga kehati-hatian dari berbagai item yang ada di dalam apa indikator-indikator MCP. Mudah-mudahan semua akan terus membaik,” ujar Khofifah ditemui usai rakor.
Khofifah menambahkan Direktur Koordinasi Supervisi III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyampaikan daftar dari kabupaten/kota yang progresnya bagus dan kurang bagus.
Menurutnya ini akan menjadi bagian dari pengingat bahwa APBD 2021 akan segera berakhir dan saat yang sama semua sedang berproses untuk APBD 2022. (mus/rak) Editor : Administrator