Pengurusan SIKM di Kecamatan Masih Sepi

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 29 Juni 2021 | 22:48 WIB
Pengurusan SIKM di Kecamatan Masih Sepi
Pengurusan SIKM di Kecamatan Masih Sepi

SURABAYA - Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya menerapkan kebijakan Surat Izin Perjalanan atau Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi setiap orang yang bekerja atau beraktivitas di Kota Pahlawan dan tinggal di luar daerah maupun sebaiknya. Khusus untuk penerbitan SIKM bagi yang akan bekerja/berkegiatan ke luar Kota Surabaya bisa mendapatkannya di seluruh Kecamatan di Surabaya. 


Penerbitan SIKM ini berdasarkan Surat Edaran Nomor 440/3253/436.7.22/2021. Namun sejak diterbitkannya SE tersebut, warga banyak yang masih belum meminta SIKM di kecamatan. Menurut Camat Tambaksari Ridwan Mubarun, hingga saat ini warga di wilayahnya tersebut masih belum mengurus SIKM. Padahal pihaknya sudah mensosialisasikan SIKM itu sejak Sabtu melalui RT/RW.


"Belum ada yang mengurus, cuma sebagian ada tadi (kemarin, Red) ada yang bertanya mengenai prosedur pembuatan SIKM," katanya.


Agar mendapatkan SIKM warga melampirkan hasil negatif tes rapid antigen bagi pelaku perjalanan yang masa berlakunya 2x24 jam atau hasil negatif swab RT-PCR dengan masa berlaku 4X24 jam. "Mereka juga harus melampirkan surat keterangan dari instansi tempat bekerja dan/atau surat keterangan lain yang sesuai dengan aktivitas dan pihak terkait," jelasnya.


Ridwan menyebut bahwa masa berlaku SIKM ini selama tujuh hari. Selain itu bagi pekerja informal atau wiraswasta, wajib memiliki Surat Keterangan dari RT/RW atau domisili setempat. Untuk pekerja sektor infomal/wiraswasta atau non pekerja wajib dilengkapi Surat keterangan dari RT/RW.


Dirinya mengimbau warga yang hendak bepergian ke luar kota atau bekerja di luar Surabaya untuk segera mengurus SIKM. Agar mempermudah pengawasan warga keluar masuk wilayah Surabaya. "Ini demi kepentingan semua warga. Karena saat ini kondisi Covid-19 juga sedang naik," imbaunya.


Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo mengaku sampai saat ini pihaknya belum menertibkan SIKM mengingat masyarakat di wilayahnya belum mengurus di kantor kecamatan Pakal. "Belum ada yang mengurus SIKM di wilayah Pakal," ungkapnya.


Sementara itu kebijakan menerbitkan SIKM ini menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Surabaya Nomor 443/6912/436.8.4/2021 tanggal 22 Juni 2021, Hal: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) di Kota Surabaya, sebagaimana berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/357/KPTS/013/2021.


Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz menuturkan, penerapan perpanjangan PPKM Mikro dan SIKM di Surabaya ini memang baik untuk diterapkan. Namun dirinya juga meminta Wali Kota Surabaya untuk tidak memperberat warganya. Misalnya dengan pembatasan tutup bagi PKL atau pedagang pukul 20.00. karena para pedagang tersebut mulai buka pukul 17.00. Dengan waktu yang minim tersebut membuat pedagang tidak mendapatkan untung.


"Ya ini sangat memberatkan warga. Seharusnya kebijakan itu tidak gegabah. Ya kalau untuk toko modern seperti mal nggak masalah. Kalau untuk pedagang yang dipinggir ini yang dirugikan," katanya.


Oleh karena itu dirinya meminta kepada Wali Kota untuk segera merevisi SE tersebut dengan pembatasan waktu yang luwes tidak memberangkatkan pedagang. Bahkan dirinya mengaku dengan adanya SIKM ini sangat tidak efektif. "Kan bisa menggunakan lokal wisdom (kearifan lokal). Dan tidak harus mengacu pada pusat. Karena Surabaya ini punya hak otonomi daerah," tegasnya. (rmt/nur)


Editor : Administrator
pandemi covid 19 pemkot surabaya