SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan tidak akan memilih opsi lockdown untuk provinsi paling timur di Pulau Jawa ini meskipun saat ini angka kasus Covid-19 terus meningkat di tanah air. Bahkan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti kebijakan pada awal-awal pandemi pun tidak akan diambil.
Sebaliknya, Pemprov Jawa Timur memilih opsi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro ketat berbasis kecamatan. ”Ndak, ndak (tidak lockdown). Kalau ada sebuah klaster di daerah, maka akan dilakukan micro lockdown, seperti yang diterapkan di Kota Pasuruan dan Malang. Jadi, satu kampung di-lockdown, atau beberapa rumah sekitarnya lockdown,” ujar Khofifah, kemarin (23/6).
Mantan menteri sosial ini menambahkan, opsi pengetatan PPKM mikro dilakukan di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19. ”Jadi begini, kalau pengetatan PPKM, kita ini kan PPKM perpanjangan kesembilan sampai 28 Juni. Kalau PPKM pengetatan itu berarti di titik yang terkonfirmasi zona Covid-19 oranye dan merah,” katanya.
Menurut dia, PPKM pengetatan sebenarnya sudah dilakukan di Kota Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Selain itu, PPKM pengetatan juga dilakukan di delapan desa di lima kecamatan di Bangkalan.
”Kecamatan Kota (Bangkalan) ada tiga desa, (Kecamatan) Arosbaya dua desa. Lalu di Klampis, Geger, Burneh, masing-masing satu desa,” jelasnya.
Khofifah menambahkan, PPKM mikro telah diterapkan di seluruh 38 kabupaten/kota di Jatim. Sehingga, semua kabupaten/kota di Jatim menerapkan PPKM. ”Sekarang penegakan PPKM di masing-masing daerah. Kalau ada pengetatan, ada jam malam, nah, penegakannya di kabupaten/kota. Kita juga selalu koordinasi terus dengan 38 kabupaten/kota,” jelasnya. (mus/rek)
Editor : Administrator